Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Fasilitas Kepabeanan 2022 Dipertimbangkan Sesuai Dinamika Ekonomi

A+
A-
1
A+
A-
1
Fasilitas Kepabeanan 2022 Dipertimbangkan Sesuai Dinamika Ekonomi

Ilustrasi. Gedung Ditjen Bea dan Cukai (foto: beacukai.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menyatakan akan mengevaluasi fasilitas kepabeanan yang diberikan di tengah pandemi Covid-19.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani mengatakan fasilitas kepabeanan bertujuan untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan dunia usaha. Menurutnya, pemberian fasilitas tersebut akan dievaluasi berdasarkan dinamika ekonomi pada 2022.

"Untuk fasilitas atas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, apakah perlu dilanjutkan atau bahkan ditambah, akan mempertimbangkan sesuai dengan dinamika yang akan terjadi," katanya, dikutip pada Minggu (2/1/2022).

Baca Juga: Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Askolani menuturkan salah satu fungsi Bea Cukai yakni memberikan fasilitasi dan asistensi kepada industri serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Misal, memberikan insentif fiskal untuk alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 sejak Maret 2020 hingga saat ini.

Pemerintah juga melakukan survei untuk mengukur efektivitasnya terhadap penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Hasil survei tersebut menunjukkan mayoritas pengguna jasa menilai pemberian fasilitas bermanfaat dan tidak mengalami hambatan dalam memanfaatkannya.

Fasilitas yang diberikan pemerintah di antaranya diatur melalui PMK 34/2020 jo PMK 92/2021 tentang pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kemudian, PMK 188/2020 yang memuat fasilitas untuk impor vaksin Covid-19 dan PMK 68/2021 mengatur pemberian insentif bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) untuk industri strategis yang terdampak Covid-19 khususnya sektor industri farmasi dan alat kesehatan.

Selain itu, terdapat beberapa peraturan yang dirilis jauh sebelum pandemi Covid-19, tetapi masih bisa dimanfaatkan hingga saat ini. Misal, insentif kepabeanan untuk pengadaan obat-obatan yang diatur melalui PMK 102/2007, serta insentif atas impor barang hibah/hadiah untuk ibadah/amal/sosial melalui PMK 70/2012.

"Pemberian fasilitasi sebenarnya sudah bukan hal baru bagi Ditjen Bea Cukai," ujar Askolani.

Baca Juga: Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Hingga 17 Desember 2021, pemerintah mencatat telah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas pengadaan vaksin dan alat kesehatan atau barang yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 senilai Rp8,16 triliun.

Fasilitas yang diberikan meliputi pembebasan bea masuk dan/atau cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tidak dipungut, serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Fasilitas yang diberikan untuk impor alat kesehatan mencapai Rp1,78 triliun dengan nilai impor Rp9,12 triliun. Jenis alat kesehatan yang banyak diimpor yakni PCR test kit, obat antivirus, dan ventilator.

Baca Juga: Banyak yang Makin Kaya Selama Pandemi, Negara Ini Pajaki Barang Mewah

Lalu, pemerintah juga memberikan fasilitas impor vaksin senilai Rp6,38 triliun atas impor senilai Rp34,73 triliun. Vaksin yang diimpor sebanyak 395,87 juta dosis, yang 49% di antaranya masih berbentuk bulk.

Pemerintah juga memberikan insentif tambahan untuk kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) senilai Rp7,36 miliar. (rig)

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi
Topik : dirjen bea cukai askolani, kepabeanan, insentif fiskal, fasilitas perpajakan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PER-03/PJ/2022

Ingat! NIK Pembeli Sudah Bisa Dicantumkan dalam Faktur Pajak

Senin, 08 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Susun RAPBN 2023, Begini Proyeksi Sri Mulyani Soal Penerimaan Negara

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Masuki Kuartal III/2022, Kemenkeu Prediksi Kinerja Ekonomi Makin Kuat

Senin, 08 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Usulan Bahan Baku Manufaktur Bebas Bea, BKF: Mayoritas Sudah Nol

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PMK 123/2022

Threshold Harga CPO yang Kena Bea Keluar Diturunkan, Ini Kata DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan