Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Evaluasi APBD, BPKP Andalkan Aplikasi Ini

A+
A-
8
A+
A-
8
Evaluasi APBD, BPKP Andalkan Aplikasi Ini

Kantor pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, beberapa waktu lalu. BPKP mengembangkan aplikasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD. (Foto: bpkp.go.id)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi evaluasi perencanaan dan penganggaran APBD.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh Mengatakan proses bisnis pengawasan keuangan daerah dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran APBD (SIERA). Menurutnya, aplikasi Siera akan terus dikembangkan dalam mendukung kerja pengawasan BPKP.

"Saya bangga dan mengapresiasi kinerja teman-teman semua. Pengembangan sistem ini merupakan hal yang sangat baik, dan diharapkan akan terus berkembang seiring praktik lapangan," katanya dikutip Senin (14/6/2021).

Baca Juga: Optimalkan Setoran Pajak Daerah, 3 Lembaga Ini Bisa Intervensi Pemda

Yusuf Ateh memberikan apresiasi kepada para kepala kantor perwakilan BPKP di daerah yang aktif memberikan masukan perihal aplikasi Siera. Pengembangan aplikasi antara lain untuk mempermudah analisis atas potensi efektivitas dan efisiensi pada perencanaan dan penganggaran.

Menurutnya, masukan untuk aplikasi Siera sangat penting. Pasalnya, aplikasi tersebut akan digunakan dalam pengawasan keuangan daerah dan diharapkan tidak ada kendala saat diimplementasikan.

Dia menekankan BPKP dalam pengawasan kegiatan perencanaan dan penganggaran harus mengedepankan substansi daripada pemenuhan administratif. Melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada hasil, diharapkan pemulihan ekonomi akan lebih berdampak.

Baca Juga: BPKP Klaim Kontribusi Pengawasan Terhadap Keuangan Negara Capai Rp8 T

Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam mengawal pembangunan mulai dari hulu, yaitu perencanaan anggaran. Salah satu arahan presiden adalah tidak mengulang perencanaan tahun sebelumnya karena tidak adaptif dengan kondisi pandemi saat ini.

"Kegiatan perencanaan dan penganggaran harus mendahulukan substance over form dibandingkan berkutat terhadap formalitas dokumen," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: BPKP Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Pusat 2020, Ini Hasilnya
Topik : BPKP, evaluasi APBD, SIERRA

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Maret 2021 | 15:15 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengawasan Belanja Penanganan Bencana Berlanjut, Ini 5 Fokus BPKP

Jum'at, 05 Maret 2021 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Mahasiswa Dapat Kesempatan Kerja Magang di Kantor Perwakilan BPKP

Selasa, 02 Maret 2021 | 14:30 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN

Empat Hal Ini Jadi Prioritas Pengawasan BPKP Tahun Ini

Jum'at, 19 Februari 2021 | 16:45 WIB
KEUANGAN NEGARA

Perkuat Pengawasan Pelaksanaan APBN, Itjen Kemenkeu Gandeng BPKP

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak