Fokus
Literasi
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Erdogan Pangkas PPN Makanan Pokok Hingga 7%, Ini Alasannya

A+
A-
4
A+
A-
4
Erdogan Pangkas PPN Makanan Pokok Hingga 7%, Ini Alasannya

Ilustrasi.

ANKARA, DDTCNews – Pemerintah Turki menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 7% atas bahan pangan pokok demi meredam tingkat inflasi yang kian melonjak.

Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengatakan tarif PPN untuk produk susu, buah, sayuran, dan bahan makanan pokok lainnya diturunkan dari 8% menjadi 1%. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 14 Februari 2022.

“Sebagai bagian dari penyederhanaan sistem PPN, kami mengurangi PPN dari 8% pada produk sembako menjadi 1%. Kami sudah menerapkannya untuk tepung dan roti,” ujar Erdoğan seperti dilansir dailysabah.com.

Baca Juga: Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Turki mengalami lonjakan inflasi tertinggi sepanjang 20 tahun terakhir. Per Januari 2022, indeks harga konsumen diketahui naik hingga mencapai 48.69% per tahun. Kemudian, angka inflasi atas makanan dan minuman nonalkohol menyentuh 55%.

Menanggapi peningkatan angka inflasi, Turki memutuskan untuk menurunkan PPN sebesar 7% atas makanan pokok guna melawan inflasi. Sejalan dengan kebijakan ini, Erdoğan meminta perusahaan ikut menurunkan harga jual produk sebesar 7% sesuai dengan pengurangan PPN.

Menteri Perdagangan Mehmet Muş pun menyiapkan denda bagi pelaku usaha yang ketahuan tidak menurunkan harga jual produknya setelah tarif PPN sudah dipangkas. Mehmet mewanti-wanti tindakan sepihak produsen yang ingin ambil untung akan merugikan masyarakat.

Baca Juga: Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

“Masyarakat seharusnya tidak ragu bahwa kami akan mengenakan denda paling berat di toko-toko yang tidak mencerminkan pengurangan PPN dalam harga dan merugikan warga kami dengan kenaikan harga yang tidak adil,” katanya, Senin (14/2/2022).

Sebagai tindak lanjut, pemerintah berencana melakukan inspeksi harga di lapangan guna menghindari adanya kenaikan harga yang tidak adil. Di sisi lain, pemerintah juga bertekad untuk melakukan berbagai upaya dalam menurunkan inflasi hingga menjadi 1 digit pada 2023. (vallencia/sap)

Baca Juga: Mayoritas Perusahaan AS Tidak Terdampak Pajak Minimum Biden
Topik : pajak internasional, PPN, VAT, pajak makanan, bahan pangan, Turki, Erdogan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

berita pilihan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 21:14 WIB
PPH FINAL (9)

Pajak atas Hadiah Undian

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:34 WIB
HUT KE-15 DDTC

Perpajakan ID, DDTC Integrasikan Berbagai Dokumen dengan Teknologi

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:15 WIB
KOTA TANGERANG

HUT Kemerdekaan RI, Pemkot Berikan Diskon PBB 77% Hingga Akhir Bulan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 18:00 WIB
MALAYSIA

Perusahaan Ini Minta Insentif Pajak untuk Mobil Listrik Diperpanjang

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KP2KP MARISA

Kantor Pajak Panggil ASN yang Belum Lapor SPT, Beri Peringatan Ini

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Lelang Eksekusi Pajak?

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:51 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Subsidi Bebani APBN, Luhut Sebut Harga Pertalite dan Solar akan Naik

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:30 WIB
KABUPATEN SUKABUMI

Segara Manfaatkan! Pemutihan Pajak Cuma Sampai 31 September 2022

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:15 WIB
PER-11/PJ/2022

Catat! Pajak Masukan dalam Faktur Telat Upload Tak Dapat Dikreditkan

Jum'at, 19 Agustus 2022 | 16:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! Analisis PPATK Sumbang Rp7,4 Triliun ke Penerimaan Pajak