DPP Belum Sesuai PMK 11/2025, Perlukah PKP Bikin Faktur Pengganti?

JAKARTA, DDTCNews - Pengusaha kena pajak (PKP) tidak memiliki kewajiban membuat faktur pajak pengganti atas faktur pajak yang sudah dibuat pada 1 Januari - 3 Februari 2025 atas penyerahan BKP/JKP yang tercakup dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11/2025.

Namun demikian, dalam hal hendak membuat faktur pajak pengganti guna menyesuaikan DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu maka PKP bersangkutan dapat melakukan hal tersebut.

"Jika faktur pajak yang dibuat pada 1 Januari - 3 Februari 2025 belum sesuai DPP nilai lainnya atau besaran tertentu dalam PMK 11/2025 maka PKP dapat melakukan pembetulan dengan membuat faktur pajak pengganti," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti, dikutip pada Rabu (12/2/2025).

Bila PKP tidak membuat faktur pajak pengganti dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, sanksi dimaksud bisa dihapuskan setelah dilakukannya pengajuan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP.

Sebagai informasi, PMK 11/2025 merupakan langkah lanjutan dari pemerintah setelah diterapkannya penghitungan PPN menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian atas penyerahan BKP/JKP nonmewah sebagaimana diatur dalam PMK 131/2024.

Dengan PMK 11/2025, pemerintah menyesuaikan formula DPP nilai lain atau PPN besaran tertentu atas BKP/JKP tertentu berdasarkan PMK tersendiri selain PMK 131/2024.

Tanpa PMK 11/2025, PPN atas BKP/JKP tertentu yang memiliki DPP nilai lain dan PPN besaran tertentu berdasarkan PMK tersendiri bakal naik menjadi 12% meski BKP/JKP tertentu dimaksud bukalah barang mewah.

PMK terkait dengan DPP nilai lain yang tercakup dalam PMK 11/2025, yaitu:

1. PMK 75/2010 tentang Nilai Lain sebagai DPP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK 121/2015;
2. PMK 102/2011 tentang Nilai Lain sebagai DPP atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, serta Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 atas Kegiatan Impor Film Cerita Impor;
3. PMK 6/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan PPN serta PPh atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer;
4. PMK 173/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian PPN atau PPN dan PPnBM atas Penyerahan BKP dan/atau JKP dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
5. PMK 62/2022 tentang PPN atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu;
6. PMK 63/2022 tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;
7. PMK 66/2022 tentang PPN atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
8. PMK 79/2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi.

Sementara itu, PMK terkait PPN besaran tertentu yang direvisi melalui PMK 11/2025, yaitu:

1. PMK 62/2022 tentang PPN atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu;
2. PMK 64/2022 tentang PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu;
3. PMK 65/2022 tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas;
4. PMK 71/2022 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;
5. PMK 41/2023 tentang PPN atas Penyerahan Agunan yang Diambil Alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan;
6. PMK 48/2023 tentang PPh dan/atau PPN atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan;
7. PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (rig)