Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

A+
A-
8
A+
A-
8
DJP: Tindak Pidana Perpajakan Didominasi Faktur Pajak Fiktif

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Tindak pidana perpajakan masih cukup banyak terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19 tahun lalu. Ruang lingkup modus operandi tindak pidana perpajakan pun bermacam-macam.

Dikutip dari 'Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) tahun 2020', ruang lingkup upaya melawan hukum tersebut terbagi menjadi 7 skema. Pertama, tindak pidana perpajakan dengan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif.

"Faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebanyak 44 kasus," tulis laporan tahunan DJP 2020 dikutip pada Selasa (19/10/2021).

Baca Juga: Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Modus operandi tindak pidana perpajakan kedua adalah dengan melaporkan SPT dengan tidak benar. Pada tahun fiskal 2020 ruang lingkup tindak pidana ini ada sebanyak 27 kasus.

Ketiga, tindak pidana dengan pajak dipungut namun tidak disetor ke kas negara. Tindak pidana perpajakan dengan modus ini ditemukan sebanyak 12 kasus.

Keempat, modus operandi pelanggaran hukum perpajakan dengan tidak menyampaikan SPT sebanyak 11 kasus. Kelima, praktik penyalahgunaan NPWP atau NPPKP ada 1 kasus yang ditangani tahun lalu.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Keenam, modus operandi dengan cara tindak pidana pencucian uang sebanyak 2 kasus. Ketujuh, pelanggaran hukum pidana perpajakan dengan kategori lainnya sebanyak 3 kasus.

"Jumlah modus operandi tindak pidana perpajakan pada 2020 sebanyak 100 kasus," ungkap DJP. (sap)

Baca Juga: Awasi Serapan Belanja APBD, Petugas Pajak Terjun ke Lapangan
Topik : laporan tahunan DJP, faktur pajak fiktif, pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 27 November 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Terpopuler: Wajib Pajak Patuh Tak Perlu Ikut PPS & DJP Pantau Olshop

Sabtu, 27 November 2021 | 06:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ditjen Pajak Catat Tren Peningkatan Permohonan Keberatan, Ini Angkanya

Jum'at, 26 November 2021 | 13:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

DJP Tegaskan Penyitaan Aset Wajib Pajak Adalah Upaya Terakhir

Jum'at, 26 November 2021 | 11:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp20,3 Miliar Dilimpahkan Ke Kejari

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:

‘Pajak Itu Tidak Boleh Menghalangi Pemulihan Ekonomi’