Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Senin (11/3), kabar datang dari Ditjen Pajak yang berupaya menutup celah transfer pricing dengan Jepang, khususnya yang kerap dilakukan oleh perusahaan multinasional. Ditjen Pajak pun akan menggandeng pakar dan kantor pajak dari Jepang agar pencegahan transfer pricing antara kedua negara bisa berjalan lebih efektif.
Kerja sama ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 7 tahun 2015 yang berisi tata cara pencegahan transfer pricing. Salah satu upayanya dengan memperketat penentuan harga transfer atau Advance Pricing Agreement (APA).
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan Ditjen Pajak Edward Hamonangan Sianipar mengatakan pengusaha belum percaya diri untuk mengajukan APA karena masih wait and see, apakah Ditjen Pajak bisa mengelola APA dengan standar internasional atau tidak.
Kini, Ditjen Pajak mengembangkan APA dengan menggandeng otoritas pajak Jepang serta para ahli perpajakan dari Jepang pula. Jepang sengaja dipilih karena negara negara itu adalah investor terbesar di Indonesia, sehingga sebelum ada sengketa pajak Ditjen Pajak sudah ada pembicaraan lebih dulu.
Kabar lainnya mengenai rancangan insentif pajak di KEK dan upaya pemerintah pusat menjaga fundamental ekonomi Indonesia. Berikut ringkasannya:
Pemerintah provinsi Sulawesi Utara menyiapkan pemangkasan 50% pungutan pajak dan retribusi bagi perusahaan yang masuk ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, kebijakan itu masih dalam tahap perumusah bersama DPRD.
Wali Kota Bitung Maximiliaan Jonas Lomban mengatakan Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan diskon pungutan tersebut kini tengah dirancang, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, pemberian insentif telah diamanatkan oleh pemerintah pusat seperti tax holiday, tax allowance dan kemudahan lainnya juga akan diberikan. Pasalnya ada 18 perusahaan yang sudah beroperasi di sana, sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai KEK.
Pemerintah berencana menjaga fundamental ekonomi domestik dari sentimen negatif perekonomian global. Melalui kebijakan moneter yang tepat, pemerintah yakin pergerakan indikator ekonomi makro Indonesia tetap berada di jalur positif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rupiah seharusnya tidak terdepresiasi bila melihat fundamental ekonomi. Volatilitas atau gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) muncul akibat kuatnya sentimen yang berasal dari faktor eksternal.
Menurutnya gejolak nilai tukar mata uang ini terjadi secara global. Respons yang bisa dilakukan pemerintah adalah menjaga agar fundamental ekonomi Indonesia dan indikator makro tetap pada level positif.
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang dipercaya menjadi induk BUMN holding industri pertambangan untuk mengambil divestasi saham 51% PT Freeport Indonesia, sudah merampungkan participation interest (PI) milik Rio Tinto sebesar 40% yang ada di areal tambang Grasberg.
Executive Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas juga enggan menjelaskan berapa nilai valuasi harga PI 40% Rio Tinto. Dia mengatakan hal itu masih dalam proses negosiasi, saat ini pemerintah diwakili Inalum dan konsultan dalam proses due diligence mestinya sudah selesai.
Lebih jauh dikabarkan pekan ini Inalum akan melaksanakan pertemuan kembali dengan Rio Tinto. Hal itu dipercepat Lantaran Presiden RI Joko Widodo menitahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan agar menyelesaikan pengambilan divestasi saham 51% sesegera mungkin.
Sejauh ini, baru 8 emiten berkapitalisasi pasar terbesar (big caps) telah melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2017. Tahun 2017, laba bersih 8 emiten tersebut naik 18,23% secara tahunan, sedangkan pada 2016, laba bersih mereka tumbuh tipis 3,62% secara tahunan.
Vice President Research Department Indosurya Bersinar Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan faktor utama yang mendorong kinerja big caps adalah kondisi makro ekonomi Indonesia yang semakin baik dan politik yang stabil.
Menurutnya tahun 2017 merupakan tahun yang kondusif, tidak ada pergolakan yang mengkhawatirkan, ekonomi bagus dan tampa dari kinerja emiten terutama big caps. Dari 8 emiten itu, 7 emiten membukukan pertumbuhan laba bersih pada tahun 2017, sedangkan 1 emiten mengalami penurunan laba.
Pemerintah akan mengubah skema perhitungan gaji dan tunjangan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Perubahan skema penghitungan itu akan dimasukkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Presiden tentang Penetapan Penghasilan PNS.
Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara mengatakan perubahan skema penghitungan itu sampai saat ini masih terus dibahas oleh pemerintah. Rancangan PP dan Perpres juga belum matang dan valid. Pasalnya data soal perubahan penghitungan gaji dan tunjangan PNS serta simulasi penghitungan, termasuk potensi penghematan anggaran yang bisa didapat dari perubahan skema merupakan penghitungan Februari 2017. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
