Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

DJP Dorong Wajib Pajak Badan di 15 KPP Madya Segera IPO

A+
A-
8
A+
A-
8
DJP Dorong Wajib Pajak Badan di 15 KPP Madya Segera IPO

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. 

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) mengundang wajib pajak badan yang tersebar di 15 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dalam workshop bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan initial public offering (IPO).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak badan yang diundang pada hari ini merupakan wajib pajak terpilih yang memiliki modalitas yang kuat untuk melakukan IPO.

“Kami lihat profil dari wajib pajak untuk hari ini ikut workshop roadshow to IPO. Kami dari DJP dan BEI sudah ada komitmen untuk saling dukung tugas dan fungsi masing-masing. DJP mendukung BEI untuk mengembangkan pasar modal,” ujar Hestu, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: Update PPh Final Jasa Konstruksi PP 9/2022, Akses di e-Bupot Unifikasi

Tahun ini, BEI menargetkan jumlah perusahaan baru yang go public mencapai 57 perusahaan. Sejak awal tahun hingga hari ini, BEI mencatat sudah terdapat 36 perusahaan yang IPO. Kemudian, terdapat 12 perusahaan yang sudah masuk pipeline dan sedang dalam proses IPO.

Yoga menjabarkan manfaat dari sisi perpajakan yang didapatkan perusahaan bila menjadi perusahaan terbuka. Manfaat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 yang sudah diundangkan dalam UU No. 2/2020.

Berdasarkan ketentuan dalam payung hukum tersebut, wajib pajak badan yang masuk bursa dan telah memenuhi syarat tertentu bisa mendapatkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 3% lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Artinya, mereka mendapat tarif 19% pada 2020—2021 dan 17% pada 2022.

Baca Juga: Penghapusan NPWP Orang Pribadi yang Meninggal Dunia, Begini Caranya

“Ini bentuk dukungan kami dari pemerintah untuk mengembangkan pasar modal. Kami harap selain manfaat IPO, manfaat pula dari sisi pajak juga bisa menambah appetite perusahaan untuk melakukan IPO,” imbuh Hestu.

Lewat workshop ini, DJP berharap ke depan tidak hanya perusahaan besar dan perusahaan yang berdomisili di Jakarta saja yang mencatatkan sahamnya di bursa efek.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan perusahaan tidak perlu menunggu memiliki aset atau omzet yang besar untuk go public. Pasalnya, dana yang terkumpul lewat IPO bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membantu ekspansi usaha.

Baca Juga: Upload Faktur Pajak Kena Reject dan Muncul ETAX-API-1001? Coba Ini

IPO, sambungnya, juga akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Hal ini dikarenakan dengan go public maka perusahaan harus dijalankan secara akuntabel dan transparan.

“Bila sudah tercatat di bursa, perusahaan Anda akan dapat guidance dari regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan Self Regulatory Organization (SRO). Perusahaan juga akan dapat feedback dari stakeholder sehingga usaha Anda bisa tumbuh dalam environment yang kondusif,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 30/2020, syarat yang harus dipenuhi perseroan terbuka untuk mendapatkan tarif 3% lebih rendah, salah satunya adalah saham yang dilepas di bursa efek harus dimiliki oleh 300 pihak atau lebih.

Baca Juga: Kumpulkan WP Prominen, DJP Kembali Ingatkan Segera Ikut PPS

Kemudian, masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan atau disetor penuh.

Ketentuan minimal setor saham, jumlah pihak, dan persentase kepemilikan saham tiap pihak harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu tahun pajak. Pemenuhan persyaratan dilakukan wajib pajak badan dengan menyampaikan laporan kepada DJP. (kaw)

Baca Juga: Progres PPS Melambat, Harta WP yang Diungkap Tercatat Rp94,5 Triliun
Topik : IPO, go public, perseroan terbuka, bursa saham, BEI, Ditjen Pajak, DJP, KPP Madya, WP badan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:15 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Kanwil DJP Jatim II Ajak Wajib Pajak Tak Ragu Ikut PPS, Ini Alasannya

Jum'at, 20 Mei 2022 | 12:00 WIB
LAYANAN PAJAK

Ajak WP Manfaatkan M-Pajak, DJP: Tidak Perlu ke Kantor Pajak

Jum'at, 20 Mei 2022 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengembalian NSFP Tak Terpakai Belum Bisa Online, Begini Kata DJP

Jum'at, 20 Mei 2022 | 10:43 WIB
INTEGRASI DATA

Dirjen Pajak dan Dirjen Dukcapil Teken Perjanjian Kerja Sama Soal Data

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir