Review
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Fokus
Literasi
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:27 WIB
SISTEM PAJAK
Data & alat
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

DJBC Bakal Bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau di Pulau Madura

A+
A-
1
A+
A-
1
DJBC Bakal Bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau di Pulau Madura

Ilustrasi pabrik rokok. (foto: DJBC) 

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) berencana membuka kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu di Pulau Madura, Jawa Timur sekaligus menjadi kawasan kedua yang dibangun pemerintah saat ini.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura Rahmanta Saleh mengatakan DJBC masih mematangkan rencana proyek KIHT bersama empat pemerintah kabupaten yang ada di Pulau Madura.

Dia berharap KIHT bisa membantu pelaku industri kecil menengah (IKM) mengembangkan usahanya, sekaligus bertahan dari tekanan rokok ilegal. Adapun KIHT pertama di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan akan dibuka tahun ini.

Baca Juga: Soal Subsidi Gaji, Perusahaan Diminta Lengkapi Nomor Rekening Pekerja

"Kami bersama empat pemerintah daerah di Madura mulai mengonsep KIHT di Madura. Harus jemput bola karena ini akan banyak membantu para IKM hasil tembakau," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).

Empat daerah tersebut antara lain Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Menurut Rahmanta, keempat kabupaten tersebut menyambut positif pembangunan KIHT karena ingin mendorong kemajuan ekonomi di wilayahnya.

Saat ini, DJBC dan pemda belum menentukan lokasi pembangunan KIHT di Pulau Madura. Meski begitu, KIHT rencananya akan dibangun menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dikelola masing-masing Pemkab.

Baca Juga: DJP dan Telkom Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Rahmanta juga memastikan rencana pembangunan KIHT tetap dilakukan meski di tengah pandemi Corona. Bahkan, lanjutnya, rapat mengenai KIHT juga sempat dilakukan DJBC bersama pemda pada pekan lalu.

"Kegiatan tetap akan dilaksanakan, tidak akan kendor oleh pandemi Corona," ujarnya.

KIHT merupakan kawasan pemusatan kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung agar pelaku usaha bisa lebih mudah mengembangkan produksinya secara legal.

Baca Juga: Sri Mulyani Terima Usulan Tambahan Stimulus Rp126,2 Triliun, Apa Saja?

Dengan KIHT, keuntungan yang ditawarkan kepada para pelaku usaha di antaranya seperti kemudahan kegiatan berusaha, perizinan, dan penundaan pembayaran cukai sampai 90 hari sejak pemesanan pita cukai.

Kementerian Keuangan juga sudah menerbitkan paying hukum dalam pelaksanaan KIHT melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau. (rig)

Baca Juga: Wah, Gaji ke-13 PNS dan Anggota TNI/Polri Sudah Cair Rp13,57 Triliun
Topik : kebijakan cukai, DJBC, kawasan industri hasil tembakau, cukai rokok, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 06 Agustus 2020 | 15:08 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 06 Agustus 2020 | 13:56 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 06 Agustus 2020 | 13:28 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
berita pilihan
Senin, 10 Agustus 2020 | 19:03 WIB
BANTUAN SOSIAL
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:23 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:12 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:54 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:35 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK