SE-48/PJ/2020

Dirjen Pajak Rilis SE Baru Soal Seleksi PJAP

Redaksi DDTCNews | Selasa, 13 Oktober 2020 | 10:02 WIB
Dirjen Pajak Rilis SE Baru Soal Seleksi PJAP

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo menerbitkan pertunjuk pelaksanaan (jutlak) seleksi penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) dan penambahan layanan aplikasi perpajakan.

Jutlak tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-48/PJ/2020. Beleid yang berlaku sejak 18 September 2020 ini terbit setelah Peraturan Dirjen Pajak PER-10/PJ/2020 terbit. Simak artikel ‘Ketentuan Diubah DJP, Cakupan Layanan PJAP atau ASP Diperluas’.

“Surat edaran direktur jenderal ini bertujuan untuk menjelaskan terminologi yang digunakan, tata cara praseleksi, tata cara seleksi, dan tata cara penambahan layanan aplikasi perpajakan,” demikian penggalan bunyi bagian tujuan dalam SE tersebut, dikutip pada Selasa (13/10/2020).

Baca Juga:
Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Adapun PJAP atau application service provider (ASP) adalah pihak yang ditunjuk oleh dirjen pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi wajib pajak dan dapat menyediakan jasa aplikasi penunjang bagi wajib pajak.

Dalam SE tersebut dinyatakan layanan elektronik Ditjen Pajak (DJP) terus dikembangkan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi layanan kepada wajib pajak. Pengembangan layanan elektronik DJP antara lain melalui penyediaan beberapa aplikasi.

Penyediaan aplikasi yang dimaksud mencakup pemberian nomor pokok wajib pajak (e-reg), pembuatan dan penyaluran bukti potong (e-bupot) , pembuatan dan penyaluran faktur pajak elektronik (e-faktur), serta pembuatan kode billing (e-billing).

Baca Juga:
PER-5/PJ/2024 Terbit, DJP Perbarui Fitur e-Bupot Instansi Pemerintah

Kemudian, ada pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk dokumen elektronik (e-SPT) dan penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik (e-filing). DJP bekerja sama dengan PJAP untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada wajib pajak dan mempertimbangan perkembangan teknologi informasi dalam penyediaan layanan perpajakan.

“Untuk menjamin keamanan dan keandalan layanan dalam kerja sama tersebut, perlu dipilih PJAP yang memenuhi kriteria yang ditentukan melalui proses seleksi yang memadai,” demikian bunyi penggalan bagian umum dalam SE-48/PJ/2020. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Ada PKS DJP-DJPK-Pemda, Kemenkeu Babel Gelar FGD Soal Penguatan Fiskal

Rabu, 22 Mei 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PER-5/PJ/2024 Terbit, DJP Perbarui Fitur e-Bupot Instansi Pemerintah

Selasa, 21 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! WP Perlu Sertel Jika Ajukan Keberatan via e-Objection

BERITA PILIHAN
Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:30 WIB PERATURAN PAJAK

Tarif PPh Pasal 22 Impor Ditentukan Berdasarkan Kepemilikan API

Sabtu, 25 Mei 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pemotongan PPh 21 Lebih Bayar, Pemberi Kerja Wajib Kembalikan

Sabtu, 25 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Alur Pemotongan PPh Atas Hadiah Undian

Sabtu, 25 Mei 2024 | 10:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ada Kesalahan Bikin Bupot PPh Final Atas Hadiah Undian? Ini Solusinya

Sabtu, 25 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Harap Banyak Produsen Mobil Listrik Bangun Pabriknya di RI

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC: Permendag 8/2024 Pertegas Batasan Impor Barang Berupa Gawai

Sabtu, 25 Mei 2024 | 08:09 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Pemotongan PPh 21 Tak Dibuatkan Form 1721-A3, Tetap Diakui Hingga Mei