PROVINSI GORONTALO

Dimulai Mei Ini, Gorontalo Gelar Pemutihan PKB dan Pembebasan BBNKB II

Muhamad Wildan | Rabu, 03 Mei 2023 | 11:30 WIB
Dimulai Mei Ini, Gorontalo Gelar Pemutihan PKB dan Pembebasan BBNKB II

Ilustrasi.

GORONTALO, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo memberikan fasilitas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB), pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) II, dan pembebasan tarif progresif PKB mulai 2 Mei 2023.

Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukril Gobel mengatakan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

"Harapannya kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan tepat waktu semakin meningkat, apalagi dengan berbagai keringanan dan kemudahan yang kita berikan," ujar Sukril, dikutip Rabu (3/5/2023).

Baca Juga:
DJPK Minta Pemda Tetapkan Target Pajak Daerah dengan Analisis Tren

Dengan adanya pemutihan denda PKB serta pembebasan BBNKB II, Sukril meminta kepada pemilik kendaraan untuk segera melakukan balik nama dan melunasi tunggakan PKB.

Pembebasan BBNKB II berlaku baik untuk kendaraan yang sudah berpelat Provinsi Gorontalo maupun untuk kendaraan yang dimutasi dari luar daerah ke Provinsi Gorontalo.

"Kami berharap melalui program ini akan ada peningkatan pendapatan asli daerah khususnya PKB, sehingga bisa menunjang kapasitas fiskal daerah untuk pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Gorontalo," ujar Sukril.

Baca Juga:
Diskon PPh Badan 50% Bisa Dimanfaatkan WP Badan Tanpa Lewat Permohonan

Adapun dengan diberikannya fasilitas pembebasan tarif progresif PKB, masyarakat tidak perlu lagi mengatasnamakan kendaraan miliknya menggunakan nama orang lain guna menghindari tarif progresif.

"Jika sebelumnya untuk kendaraan pertama dikenakan pajak 1,5%, kendaraan kedua 2,5%, sekarang tidak dikenakan lagi pajak progresif," ujar Sukril. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 25 April 2024 | 15:00 WIB KOTA TANGERANG SELATAN

BPHTB Kini Terutang Saat PPJB, Jadi Peluang Peningkatan Penerimaan

Kamis, 25 April 2024 | 14:17 WIB KABUPATEN JOMBANG

Objek PBB-P2 Didata Ulang, Pemkab Hitung Pajak Terutang yang Akurat

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pegawai Diimbau Cek Kebenaran Pemotongan PPh 21 oleh Pemberi Kerja

Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:45 WIB DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN

Imbauan DJPK Soal Transfer ke Daerah pada Gubernur, Sekda, hingga OPD

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT