Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

'Deregulasi Ini untuk Menstimulus Ekonomi'

A+
A-
1
A+
A-
1
'Deregulasi Ini untuk Menstimulus Ekonomi'

Menteri Keuangan J.B. Sumarlin.

JAKARTA, Juni 1987. Roda-roda perekonomian Indonesia masih belum berputar kencang. Dampak akibat jatuhnya harga minyak masih memukul. Reformasi pajak, yang diharapkan bisa menggantikan penerimaan migas, baru berjalan 2 tahun. Praktis belum bisa banyak diharapkan.

Harga minyak yang turun memberi kontribusi cukup besar pada kenaikan defisit neraca pembayaran. Kondisi ini dipersulit oleh kian turunnya harga berbagai komoditas ekspor. Celakanya, pada saat yang bersamaan muncul spekulasi di pasar valuta asing yang mengganggu stabilitas moneter.

Tak punya pilihan lain, Menteri Keuangan ad Interim J.B Sumarlin akhirnya melakukan pengetatan moneter. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), fasilitas diskonto, dan tingkat rediskonto Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) pun dinaikkan. Sebaliknya, pagu SBPU secara bertahap diturunkan.

Baca Juga: Jokowi Segera Terbitkan Perpres Rincian Tambahan Anggaran Kesehatan

Pemerintah juga menginstruksikan pengalihan dana milik sejumlah BUMN ke perbankan untuk ditempatkan di SBI. Total ada sekitar Rp800 miliar dana milik PT Taspen, PT PLN, PT Pusri, dan PT Pertamina yang dikonversikan. Akibatnya, mudah ditebak, terjadi kontraksi moneter.

Namun, kebijakan itu otomatis membuyarkan harapan para spekulan untuk menggali untung lebih dalam akibat devaluasi rupiah. Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Gebrakan Sumarlin I itu secara efektif telah bekerja membalikkan arus uang keluar menjadi uang masuk.

“Paket deregulasi ini bagian dari proses berkelanjutan untuk menstimulus perekonomian domestik dan menggenjot ekspor, dengan membuat ekonomi kita lebih kompetitif,” kata Sumarlin saat merilis paket tersebut.

Baca Juga: Efek Corona, Pemerintah Setor Rp3 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Pertumbuhan ekonomi 1987 yang terjerembab ke 4,93% akhirnya bangkit kembali ke 5,78% setahun berikutnya, hingga mencapai 7,46% pada 1988, beriringan dengan diluncurkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Hanya dengan modal Rp10 miliar, orang bisa mendirikan bank.

Sejak itu, ekspansi kredit perbankan melonjak. Jumlah bank tumbuh berlipat-lipat. Pasar modal pun booming. Namun, kemudahan yang diberikan itu perlahan mengerek laju inflasi. Pada saat yang sama muncul desas-desus akan dilakukannya devaluasi. Masyarakat pun mulai berburu dolar AS.

Pengalaman pahit devaluasi mata uang yang terjadi pada 1978, 1983 dan 1986 masih menjadi momok. Pada 1990 itu, muncul pula spekulasi jatuhnya harga minyak. Jika spekulasi tersebut terus dibiarkan, cadangan devisa yang saat itu sudah semakin tergerus cepat atau lambat bakal habis.

Baca Juga: Tangani Corona, Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Hingga Rp12 Triliun

Menteri Keuangan Sumarlin akhirnya kembali melakukan pengetatan moneter. Gebrakan Sumarlin II, demikian masyarakat menyebutnya. Dana Rp8 triliun milik 12 BUMN dibelikan SBI. Sebanyak 75% dari dana itu lalu dikembalikan ke bank-bank bersangkutan melalui instrumen SBPU, sisanya dilelang.

Penarikan dana itu menyedot uang beredar. Dengan sendirinya, situasi ini menghela bunga deposito naik hingga 30%. Biaya dana perbankan pun menjadi mahal. Untungnya keadaan ini tidak lama. Bunga segera melandai setelah Presiden Soeharto menegaskan tidak akan ada devaluasi.

Pada era 90-an itu pula Presiden Soeharto mengakhiri hubungannya dengan teknokrat yang sejak awal mengelola ekonomi Orde Baru. Pada 1993, secara mengejutkan, Presiden membuang alumnus Berkeley dari kabinet—termasuk Gubernur BI Adrianus Mooy yang dijadikan Duta Besar di Belgia.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Pandemic Bond, Seperti Apa?

Emil Salim, alumnus Berkeley kakak kelas Sumarlin, tidak diangkat lagi jadi menteri kabinet. Sumarlin sendiri, yang menurut kebiasaan seharusnya naik menjadi Menko Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, malah dibuang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tak bergigi.

Pada 1994, Sumarlin malah dikaitkan dengan Eddy Tansil, pembobol Bapindo Rp1,3 triliun yang masuk ke LP Cipinang tapi tahu-tahu menghilang. Saat krisis moneter 1998 menghantam, ia ikut disalahkan sebagai pembuat Pakto 88. “Itu fitnah,” kata Sumarlin menanggapi keterlibatannya dalam kasus Eddy Tansil.

Banyak orang juga tak percaya, karena sosok yang menyamar sebagai Pak Sidik ini pernah membuat gempar Kementerian Keuangan pada 80-an, saat mengurus pensiun dan membongkar praktik pungli di Kantor Perbendaharaan Negara, sebelum mengaku sebagai Menteri Penertiban Aparatur Negara.

Baca Juga: Mau Jadi Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau, Ini Persyaratannya

Saat soft-launching bank yang kelak jadi Bank Muamalat Indonesia, Menko Ekuin Radius Prawiro, Mooy, dan Sumarlin—ketiganya nonmuslim—hadir. Sampai 5 tahun, hanya 2 nasabah nonmuslim di bank itu: Mooy dan Sumarlin. Kamis, 6 Februari 2020, Sumarlin meninggal dalam usia 87 tahun. Selama jalan, Pak Marlin. (Bsi)

Tak punya pilihan lain, Menteri Keuangan ad Interim J.B Sumarlin akhirnya melakukan pengetatan moneter. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), fasilitas diskonto, dan tingkat rediskonto Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) pun dinaikkan. Sebaliknya, pagu SBPU secara bertahap diturunkan.

Baca Juga: Jokowi Segera Terbitkan Perpres Rincian Tambahan Anggaran Kesehatan

Pemerintah juga menginstruksikan pengalihan dana milik sejumlah BUMN ke perbankan untuk ditempatkan di SBI. Total ada sekitar Rp800 miliar dana milik PT Taspen, PT PLN, PT Pusri, dan PT Pertamina yang dikonversikan. Akibatnya, mudah ditebak, terjadi kontraksi moneter.

Namun, kebijakan itu otomatis membuyarkan harapan para spekulan untuk menggali untung lebih dalam akibat devaluasi rupiah. Kebijakan yang kemudian dikenal sebagai Gebrakan Sumarlin I itu secara efektif telah bekerja membalikkan arus uang keluar menjadi uang masuk.

“Paket deregulasi ini bagian dari proses berkelanjutan untuk menstimulus perekonomian domestik dan menggenjot ekspor, dengan membuat ekonomi kita lebih kompetitif,” kata Sumarlin saat merilis paket tersebut.

Baca Juga: Efek Corona, Pemerintah Setor Rp3 Triliun untuk BPJS Kesehatan

Pertumbuhan ekonomi 1987 yang terjerembab ke 4,93% akhirnya bangkit kembali ke 5,78% setahun berikutnya, hingga mencapai 7,46% pada 1988, beriringan dengan diluncurkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88). Hanya dengan modal Rp10 miliar, orang bisa mendirikan bank.

Sejak itu, ekspansi kredit perbankan melonjak. Jumlah bank tumbuh berlipat-lipat. Pasar modal pun booming. Namun, kemudahan yang diberikan itu perlahan mengerek laju inflasi. Pada saat yang sama muncul desas-desus akan dilakukannya devaluasi. Masyarakat pun mulai berburu dolar AS.

Pengalaman pahit devaluasi mata uang yang terjadi pada 1978, 1983 dan 1986 masih menjadi momok. Pada 1990 itu, muncul pula spekulasi jatuhnya harga minyak. Jika spekulasi tersebut terus dibiarkan, cadangan devisa yang saat itu sudah semakin tergerus cepat atau lambat bakal habis.

Baca Juga: Tangani Corona, Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Hingga Rp12 Triliun

Menteri Keuangan Sumarlin akhirnya kembali melakukan pengetatan moneter. Gebrakan Sumarlin II, demikian masyarakat menyebutnya. Dana Rp8 triliun milik 12 BUMN dibelikan SBI. Sebanyak 75% dari dana itu lalu dikembalikan ke bank-bank bersangkutan melalui instrumen SBPU, sisanya dilelang.

Penarikan dana itu menyedot uang beredar. Dengan sendirinya, situasi ini menghela bunga deposito naik hingga 30%. Biaya dana perbankan pun menjadi mahal. Untungnya keadaan ini tidak lama. Bunga segera melandai setelah Presiden Soeharto menegaskan tidak akan ada devaluasi.

Pada era 90-an itu pula Presiden Soeharto mengakhiri hubungannya dengan teknokrat yang sejak awal mengelola ekonomi Orde Baru. Pada 1993, secara mengejutkan, Presiden membuang alumnus Berkeley dari kabinet—termasuk Gubernur BI Adrianus Mooy yang dijadikan Duta Besar di Belgia.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Terbitkan Pandemic Bond, Seperti Apa?

Emil Salim, alumnus Berkeley kakak kelas Sumarlin, tidak diangkat lagi jadi menteri kabinet. Sumarlin sendiri, yang menurut kebiasaan seharusnya naik menjadi Menko Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan, malah dibuang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tak bergigi.

Pada 1994, Sumarlin malah dikaitkan dengan Eddy Tansil, pembobol Bapindo Rp1,3 triliun yang masuk ke LP Cipinang tapi tahu-tahu menghilang. Saat krisis moneter 1998 menghantam, ia ikut disalahkan sebagai pembuat Pakto 88. “Itu fitnah,” kata Sumarlin menanggapi keterlibatannya dalam kasus Eddy Tansil.

Banyak orang juga tak percaya, karena sosok yang menyamar sebagai Pak Sidik ini pernah membuat gempar Kementerian Keuangan pada 80-an, saat mengurus pensiun dan membongkar praktik pungli di Kantor Perbendaharaan Negara, sebelum mengaku sebagai Menteri Penertiban Aparatur Negara.

Baca Juga: Mau Jadi Pengusaha Kawasan Industri Hasil Tembakau, Ini Persyaratannya

Saat soft-launching bank yang kelak jadi Bank Muamalat Indonesia, Menko Ekuin Radius Prawiro, Mooy, dan Sumarlin—ketiganya nonmuslim—hadir. Sampai 5 tahun, hanya 2 nasabah nonmuslim di bank itu: Mooy dan Sumarlin. Kamis, 6 Februari 2020, Sumarlin meninggal dalam usia 87 tahun. Selama jalan, Pak Marlin. (Bsi)

Topik : jb sumarlin, menteri keuangan, mafia barkeley, orde baru
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000

Ary Bintang Samudra

Jum'at, 07 Februari 2020 | 22:09 WIB
Fakta sesungguhnya tidak pernah dapat dibuktikan secara hukum, justru kambing hitam selalu dimunculkan, demi menyelamatkan kekuasaan. Berikanlah pembelajaran yang baik agar dapat dicontoh dan dilaksanakan oleh generasi muda penerus bangsa yang berikutnya.
1
artikel terkait
Minggu, 23 Februari 2020 | 14:50 WIB
PAJAK DIGITAL
Jum'at, 21 Februari 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Rabu, 05 Februari 2020 | 14:36 WIB
PAJAK DIGITAL
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
berita pilihan
Senin, 06 April 2020 | 09:40 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Senin, 06 April 2020 | 09:27 WIB
KELAS PPN
Senin, 06 April 2020 | 07:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 April 2020 | 07:00 WIB
SAMBUTAN KETUM KADIN
Minggu, 05 April 2020 | 14:03 WIB
KAMUS DEFINISI PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 05 April 2020 | 09:00 WIB
SE 09/2020
Minggu, 05 April 2020 | 08:39 WIB
KELAS PPN
Minggu, 05 April 2020 | 08:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA