Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Data AEoI Disandingkan, 131 Ribu WP Ketahuan Belum Patuh Lapor Harta

A+
A-
18
A+
A-
18
Data AEoI Disandingkan, 131 Ribu WP Ketahuan Belum Patuh Lapor Harta

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti (kiri). (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan masih banyak wajib pajak yang belum patuh melaporkan harta dalam SPT Tahunan berdasarkan data penyandingan AEoI.

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti mengatakan penyandingan dilakukan atas 2 kategori data. Pertama, atas saldo atau nilai rekening. Kedua, atas penghasilan berupa dividen, bunga, penjualan, dan penghasilan lainnya.

"Saldo keuangan atau informasi keuangan yang dipertukarkan ini ternyata yang diperoleh DJP itu mencapai sekitar Rp6.200 triliun," katanya dalam sebuah webinar dikutip pada Jumat (24/12/2021).

Baca Juga: Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Inge menerangkan data AEoI pada 2018 terbagi 2, yakni data inbound dari negara mitra senilai Rp2.742 triliun dan data domestik senilai Rp3.574 triliun.

Dia menerangkan dari data tersebut, DJP melakukan penyandingan terhadap SPT wajib pajak. Hasilnya, saldo senilai Rp5.646 triliun sudah terklarifikasi dalam SPT Tahunan. Jumlah SPT wajib pajak yang sudah terklarifikasi dengan data AEoI sebanyak 795.505 wajib pajak.

Sementara itu, data yang sedang dilakukan klarifikasi kepada wajib pajak senilai Rp670 triliun. Pada kelompok kedua ini proses klarifikasi berlaku pada 131.438 wajib pajak.

Baca Juga: Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

"Dari data luar negeri dan domestik itu ternyata yang sudah diklarifikasi sekitar Rp5.646 triliun lewat tax amnesty dan lainnya seperti SPT biasa. Yang 700.000 WP ini sudah terklarifikasi dengan melaporkan apa yang diperoleh, tetapi masih ada sekitar 131.438 wajib pajak yang belum dilaporkan," terangnya.

Saat ini, sudah terdapat 108 yurisdiksi partisipan dan 87 yurisdiksi tujuan pelaporan AEoI. Daftar baru yurisdiksi partisipan dan tujuan pelaporan AEoI tersebut tertuang dalam Pengumuman Ditjen Pajak No. PENG-02/PJ/2021. (sap)

Baca Juga: DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya
Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, AEoI, SPT Tahunan, tax amnesty

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 24 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Sudah Mulai Lakukan Penelitian Komprehensif atas SPT Tahunan

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Lebih dari 14.000 Peserta PPS Punya Harta Rp10 Miliar-Rp100 Miliar

Selasa, 24 Mei 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Beri Kesempatan Bagi Wajib Pajak Ikut PPS, DJP Tahan SP2DK

berita pilihan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Wah! 10 Kanwil DJP Catatkan Penerimaan Pajak di Atas Capaian Nasional

Sabtu, 28 Mei 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Demi Hal Ini, Pemerintah Perlu Lanjutkan Insentif Pajak Tahun Depan

Sabtu, 28 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

DJP Incar WP Pakai Data Rekening dan Poin Ketentuan Baru Faktur Pajak

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:30 WIB
PORTUGAL

IMF Komentari Sistem Pajak di Portugal, Ada Apa?

Sabtu, 28 Mei 2022 | 07:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Cerita Gisel Dapat Surat Cinta dari Ditjen Pajak dan Rencana Ikut PPS

Sabtu, 28 Mei 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN BEA CUKAI

Ekspor Sempat Dilarang, Penerimaan Bea Keluar CPO Tetap Bisa Tumbuh 3%

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian