Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dapatkah Gojek Mengkreditkan PPh Pasal 23 pada Gofood?

A+
A-
8675
A+
A-
8675
Dapatkah Gojek Mengkreditkan PPh Pasal 23 pada Gofood?

DUNIA telah menyambut sebuah era baru yang dikenal dengan revolusi industri 4.0, yaitu era di mana segala aspek kehidupan berbasis teknologi. Kemudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas juga dirasakan banyak orang di berbagai penjuru dunia.

Dampak dari pesatnya kemajuan teknologi juga dirasakan Indonesia. Para pelaku usaha ekonomi digital melihat Indonesia sebagai peluang pasar yang besar untuk menjajakan berbagai produk yang mereka kembangkan.

Salah satu bisnis di era ekonomi digital yang berkembang paling pesat adalah e-commerce. Data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan industri e-commerce Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce 26,2 juta unit.

Gojek adalah salah satu perusahaan startup e-commerce yang menciptakan inovasi baru dengan meluncurkan aplikasi canggih yang multifungsi. Hingga Desember 2018, aplikasi Gojek telah diunduh 125 juta kali dan sekaligus memosisikan dirinya sebagai produk yang laris.

Salah satu fitur di aplikasi Gojek yang populer adalah Gofood. Gofood membawa kemudahan bagi mitra Gofood sekaligus konsumen. Mitra Gofood tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk memasarkan produk, begitu juga konsumen.

Sekali klik pesan di fitur Gofood, makanan akan langsung diantar sampai ke rumah. Akan tetapi, perkembangan ekonomi digital yang pesat ini juga memunculkan masalah baru dalam sistem pajak, yaitu ketidakpastian pajak.

Sumber Ketidakpastian
BERDASARKAN Tax Morale: What Drives People and Business to Pay Tax? (OECD, 2019), terdapat banyak sumber ketidakpastian pajak, seperti perlakuan otoritas pajak yang tidak dapat diprediksi, konflik interpretasi dari standar pajak internasional, dan kurangnya pemahaman tentang bisnis internasional.

Pada proses bisnis melalui fitur Gofood, restoran yang menjadi mitra Gofood diwajibkan membayar bagi hasil 20% atas omzet yang diterima tiap bulan sesuai dengan perjanjian elektronik antara mitra Gofood dan perusahaan Gojek. Pada poin inilah ketidakpastian pajak terjadi.

Mitra Gofood yang merupakan wajib pajak orang pribadi tertentu tidak dapat memotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas bagi hasil yang dibayarkan kepada Gojek. Sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, ia hanya dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa.

Menurut Adam Smith dalam Wealth of Nations, pajak harus memenuhi asas keadilan yaitu berlaku umum tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, jika bagi hasil Gofood yang diterima Gojek termasuk dalam tambahan penghasilan yang dikenakan pajak, seharusnya juga dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

Kenyataannya, terdapat perbedaan perlakuan dalam pengkreditan pajak atas penghasilan berupa bagi hasil yang diterima Gojek dari mitra Gofood. Sesuai dengan prinsip pemotongan PPh Pasal 23, bagi hasil yang diterima dari mitra Gofood itu dapat dilakukan pengkreditan pajak oleh Gojek.

Sebaliknya, bagi hasil mitra Gofood tidak dapat dikreditkan dalam pajak terutang Gojek. Selain tidak sesuai dengan asas keadilan, ada perlakuan otoritas pajak yang inkonsisten. Hal ini tentu merugikan pelaku usaha ekonomi. Seharusnya, bagi hasil yang dibayar mitra Gofood terutang PPh Pasal 23.

Berdasarkan PMK 141/PMK.03/2015, jasa Gojek berupa lapak pemasaran produk mitra Gofood termasuk jenis jasa lain yang kena PPh Pasal 23, yaitu jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan.

Hanya, pola penyediaan jasa Gojek tidak lagi konvensional, tetapi sudah digital sesuai dengan tren sekarang. Sejalan dengan itu ,seharusnya Ditjen Pajak (DJP) harus mulai menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah ketidakpastian pajak.

Wajib pajak orang pribadi tertentu dapat menjadi pemotong PPh Pasal 23 atas jasa khusus berupa jasa penyediaan platform yang diberikan Gojek adalah solusi terbaik untuk menciptakan kepastian pajak. Melalui strategi inilah, investasi diharapkan dapat terwujud.

(Disclaimer)
Topik : lomba menulis DDTC 2019, lomba menulis pajak, artikel pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 15 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menggagas Insentif PPh Kesehatan bagi Usaha Menengah

Sabtu, 14 November 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Wacana Penegakan Hukum Pajak di Tengah Pandemi

Sabtu, 14 November 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Menyoal Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Jum'at, 13 November 2020 | 14:30 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020

Urgensi Reformasi Pengadilan Pajak

berita pilihan

Minggu, 01 Agustus 2021 | 15:00 WIB
PONTIANAK

Dorong Pengusaha Patuh Prokes, Wali Kota Janjikan Keringanan Pajak

Minggu, 01 Agustus 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN SIDOARJO

Bangun Sistem Pajak Online, Pemda Butuh Anggaran Besar

Minggu, 01 Agustus 2021 | 13:00 WIB
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Hemat Devisa, Pemerintah Jajaki Barter Dagang dengan 35 Negara

Minggu, 01 Agustus 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Insentif Pajak Penghasilan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Minggu, 01 Agustus 2021 | 11:00 WIB
PMK 96/2021

Ini Ketentuan Surat Keterangan Bebas dalam Pengecualian Pungutan PPnBM

Minggu, 01 Agustus 2021 | 10:00 WIB
KETUA UMUM GPMT DESIANTO BUDI UTOMO

'Kalau Dikenakan Pajak, Bakal Memberatkan Peternak'

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu