Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 14:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 10:31 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Cari Sumber Penerimaan Baru? Ini Saran IMF

A+
A-
0
A+
A-
0
Cari Sumber Penerimaan Baru? Ini Saran IMF

Kantor IMF di Washington DC, Amerika Serikat. (Foto: imf/i.pinimg.com)

JAKARTA, DDTCNews - International Monetary Fund (IMF) menyatakan kebijakan pajak karbon bisa menjadi pilihan ideal pemerintah untuk meningkatkan sumber penerimaan dan membuat ekonomi lebih ramah lingkungan.

Laporan World Economic Outlook (WEO) IMF edisi Oktober 2020 menyebutkan pajak karbon atau menerapkan kebijakan perdagangan emisi karbon relatif mudah dicapai kata sepakat secara politik.

Situasi berbeda jika pemerintah memperkenalkan jenis pajak baru lain pada masa pemulihan ekonomi. "Pajak karbon akan meningkatkan biaya untuk setiap emisi yang dihasilkan dan mungkin menghadapi lebih sedikit perlawanan politik," tulis WEO IMF, Rabu (14/10/2020).

Baca Juga: IMF: Besarnya Sektor Informal Bikin Pengendalian Covid-19 Tak Efektif

IMF menyatakan penerapan pajak karbon tidak hanya meningkatkan penerimaan negara. Instrumen fiskal ini juga dapat mendorong inovasi dan menjadi produk substitusi atas sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara.

Pasalnya, dengan penerapan kebijakan ini menjadi instrumen subsidi pemerintah untuk mengembangkan sumber energi ramah lingkungan dengan penerapan beban pajak atas penggunaan energi fosil.

Perangkat fiskal dengan pajak karbon juga menjadi jaminan pemerintah kepada pelaku usaha untuk melakukan investasi pada pengembagan sumber energi rendah emisi.

Baca Juga: IMF Minta Negara Kawasan Ini Jaga Kepatuhan Pajak

Dengan demikian pengembangan teknologi dan infrastruktur untuk energi ramah lingkungan tidak hanya menjadi beban pemerintah tapi juga ikut dilaksanakan oleh sektor swasta.

Namun, IMF memberikan penekanan langkah kebijakan pajak karbon merupakan strategi fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, terdapat beberapa implikasi negatif penerapan kebijakan ini dalam jangka pendek terutama pada periode awal implementasi kebijakan.

Laporan tersebut menyebutkan karena orientasi kebijakan fiskal jangka panjang maka terdapat potensi pajak karbon akan menekan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Baca Juga: Ini Resep IMF Soal Kebijakan Pajak pada Masa Pandemi Covid-19

Hal ini disebabkan harga energi ramah lingkungan pada fase awal akan relatif lebih mahal. Hal ini akan memengaruhi kelompok masyarakat miskin karena meningkatnya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan energi.

Selain itu, pergeseran sumber energi tidak hanya berpotensi menciptakan sumber pekerjaan baru, tapi pada sisi lainnya akan menghilangkan lapangan pekerjaan untuk kegiatan yang berhubungan dengan produksi energi fosil.

"Efek negatif dari penerapan pajak karbon dapat berkurang jika hasil penerimaan dari penetapan harga karbon lewat kebijakan fiskal digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih banyak investasi produktif yang ramah lingkungan," imbuhnya. (Bsi)

Baca Juga: Ini Tinjauan IMF Soal Kebijakan Fiskal Saat Pandemi Covid-19

Topik : IMF, pajak karbon, World Economic Outlook
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Estu Kresnha

Sabtu, 17 Oktober 2020 | 20:31 WIB
Pajak karbon jika diterapkan di Indonesia kemungkinan akan mendapat penolakan dari masyarakat. Pemerintah mungkin harus lebih mendorong perluasan pajak di sektor digital terlebih dahulu.
1
artikel terkait
Kamis, 25 Juni 2020 | 09:28 WIB
NIGERIA
Kamis, 11 Juni 2020 | 17:13 WIB
REKOMENDASI OECD
berita pilihan
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 18:00 WIB
INGGRIS
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:33 WIB
GENE SIMMONS:
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 17:00 WIB
LITERASI PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:54 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:34 WIB
AGENDA PAJAK
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 16:06 WIB
PP 58/2020
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:45 WIB
KOTA PEKANBARU
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:38 WIB
PENANAMAN MODAL
Jum'at, 23 Oktober 2020 | 15:15 WIB
KINERJA INVESTASI