Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Menunda Pembayaran Utang Pajak dari Surat Ketetapan

A+
A-
1
A+
A-
1
Cara Menunda Pembayaran Utang Pajak dari Surat Ketetapan

BARU-baru ini, pemerintah merevisi beberapa ketentuan tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 242/2014 melalui PMK No.18/2021.

Alhasil, tata cara wajib pajak untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak menjadi berubah. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan surat permohonan penundaan pembayaran utang pajak dari surat ketetapan pajak.

Utang pajak yang dimaksud antara lain dari Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018

Selama ini, utang pajak itu harus dilunasi dalam waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat. Namun, wajib pajak bisa mengajukan penundaan apabila tengah mengalami kesulitan likuiditas atau dalam keadaan kahar sehingga tidak dapat melunasi pajak sesuai dengan jatuh tempo.

Mula-mula, wajib pajak diharuskan membuat surat permohonan penundaan pembayaran pajak seperti diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021. Surat permohonan ditandatangani wajib pajak, atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

Surat permohonan harus mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Kemudian lampirkan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.

Baca Juga: Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Bukti bisa berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Jangan lupa, surat permohonan harus disampaikan sebelum surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak kepada penanggung Pajak.

Surat permohonan bisa disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atau tertulis. Bila tertulis, bisa disampaikan secara langsung, pos, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Selain itu, wajib pajak yang mengajukan permohonan penundaan harus memberikan jaminan aset berwujud dengan sejumlah kriteria. Pertama, aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon.

Baca Juga: Cara Lapor SPT Tahunan 1770SS untuk Pensiunan PNS, TNI, dan Polri

Kedua, aset berwujud merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut. Jika seluruh persyaratan sudah disiapkan, silakan untuk mengajukannya ke kantor pajak.

Kemudian, otoritas pajak akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan. Otoritas pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut. Jika 7 hari terlewati maka permohonan otomatis disetujui.

Keputusan Dirjen Pajak bisa berupa menyetujui lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak; menyetujui sebagian lamanya penundaan yang dimohonkan oleh wajib pajak; atau menolak permohonan wajib pajak.

Baca Juga: Cara Daftar Reklame Baru di DKI Jakarta Secara Online

Untuk diperhatikan, penundaan diberikan paling lama 24 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak. Selain itu, wajib pajak juga diharuskan untuk membayar sanksi administratif berupa bunga. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Topik : Cara Menunda Pembayaran Utang Pajak dari Surat Ketetapan, tips pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Rabu, 17 Maret 2021 | 12:05 WIB
Melalui prosedur penundaan ini, sejatinya merespect adanya tax management yang dapat dilakukan wajib pajak manakala terdapat indikasi masalah cashflow wajib pajak untuk melunasi pembayaran utang pajaknya.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 November 2021 | 18:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Ajukan Restitusi Pajak Dipercepat untuk WP Kriteria Tertentu

Kamis, 11 November 2021 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Pembetulan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP Lewat DJP Online

Jum'at, 05 November 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menyampaikan Pengaduan Pelayanan Pajak ke DJP

berita pilihan

Senin, 24 Januari 2022 | 11:30 WIB
ORI021

Pemerintah Tawarkan ORI021 dengan Kupon 4,9%, Tertarik?

Senin, 24 Januari 2022 | 11:00 WIB
PERPRES 2/2022

Ada Soal Insentif Pajak, Jokowi Rilis Perpres Pengembangan Wirausaha

Senin, 24 Januari 2022 | 10:30 WIB
BELGIA

Banyak Fraud, Uni Eropa Ingin Ubah Ketentuan PPN

Senin, 24 Januari 2022 | 10:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Kejar Penerimaan Rp850 Miliar, Pembayaran Pajak Online Dioptimalkan

Senin, 24 Januari 2022 | 09:25 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 23 Januari 2022: Sudah 6.867 Wajib Pajak Ikut PPS

Senin, 24 Januari 2022 | 08:39 WIB
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH KETENTUAN PERPAJAKAN

Unduh di Sini! Susunan Dalam Satu Naskah Ketentuan PPS Dirilis

Senin, 24 Januari 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak Penghasilan Selain Uang atau Natura, Wamenkeu Pastikan Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 15:00 WIB
KP2KP MOJOSARI

Lapor SPT Tahunan Lebih Awal, Tiga Pengusaha Dapat Apresiasi

Minggu, 23 Januari 2022 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Siap-Siap! SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Langsung Dikirim ke Rumah