Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Cara Menggabung NPWP Istri Poligami?

A+
A-
13
A+
A-
13
Cara Menggabung NPWP Istri Poligami?

Ilustrasi

“Pak, kalau punya dua istri, apa keduanya bisa digabung dengan NPWP suami?”

BEGITULAH pertanyaan yang diajukan salah satu pembaca. Meski membuat memicingkan mata, pertanyaan itu tidak salah. Dalam praktik, memiliki lebih dari satu istri atau poligami (poligini) lazim dilakukan. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengakomodasi praktik tersebut.

Poligami dalam dunia pajak juga tidak asing. Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Prima Bhakti, sewaktu masih sebagai Kepala Subdirektorat Bidang Perjanjian dan Perpajakan Internasional, pernah mengklaim poligami menjadi salah satu faktor dalam menetapkan kebijakan, seperti dalam tax treaty.

Baca Juga: Cara Minta Nomor Seri Faktur Pajak dengan Jumlah Tertentu 

Dalam penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), Ditjen Pajak memakai empat pertimbangan, yaitu domisili permanen (permanent home), kedekatan hubungan pendapatan (closer vital interest), kewarganegaraan (citizenship) dan frekuensi keberadaan (habitual abode).

Habitual abode dilihat di mana wajib pajak paling sering menghabiskan harinya. Misal, wajib pajak punya istri dua, dilihat lebih sering di mana wajib pajak berada. Cuma pajak yang memperhitungkan sampai ke poligami,” kata Astera seperti dilansir www.inilah.com.

Kembali ke pertanyaan awal. Apakah suami yang memiliki dua istri atau lebih, maka Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing istrinya bisa ikut bergabung dengan NPWP suami? Jawabannya tidak. Suami hanya bisa memasukkan NPWP seorang istri, bukan lebih dari satu istri.

Baca Juga: Cara Buat dan Lapor SPT Masa PPN Digunggung

Anda mungkin akan berkata UU PPh tidak adil, tidak menempatkan istri-istri dengan satu suami sebagai satu kesatuan. Tapi memang, prinsip keluarga dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) adalah keluarga monogami. Artinya, terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan 3 orang tanggungan.

Karena itu, hanya seorang istri yang NPWP-nya boleh digabung dengan NPWP suami. Istri yang lain terpaksa harus berbeda NPWP, dan melaporkan pajaknya tanpa mendapatkan manfaat seperti yang dirasakan istri yang NPWP-nya bergabung dengan NPWP suami.

Pasal 7 ayat 1 c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh menyatakan: “Rp15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)”

Baca Juga: Cara Menambah Database e-SPT Badan

UU PPh tersebut tidak mengatur tambahan pengurang pajak untuk istri kedua, dan seterusnya. Ditjen Pajak juga tidak mengeluarkan Surat Keterangan Fiskal Poligami, misalnya untuk keperluan menikah lagi. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di UU PPh juga dibatasi dengan seorang istri (K1).

Beban Pajak Berat
SELAIN itu, poligami juga berpotensi membuat pembayaran pajak keluarga lebih besar dari biasanya. Pasalnya, suami hanya bisa mengklaim PTKP untuk seorang istri yang bekerja. Peluang ini bisa terjadi jika suami memiliki dua istri yang kedua-duanya punya penghasilan dari wirausaha.

Misalnya, wajib pajak A memiliki dua istri dan 2 tanggungan. Dua istri itu masing-masing memiliki usaha salon kecantikan. Penghasilan neto kedua istri itu masing-masing Rp100 juta. Sementara itu, penghasilan suami Rp100 juta. Totalnya, penghasilan neto gabungan suami dan dua istri Rp300 juta.

Baca Juga: Cara Update E-Faktur Versi 3.0

Mengingat UU PPh hanya mengenal seorang istri, total PTKP mereka Rp121,5 juta (Rp54 juta+Rp54 juta+4,5 juta+Rp4,5 juta+Rp4,5 juta), bukan Rp175,5 juta. Tanpa tambahan PTKP atau pengurang pajak dari istri kedua, penghasilan kena pajak (PKP)-nya Rp178,5 juta (Rp300 juta-Rp121,5 juta).

Setelah dikalikan dengan tarif PPh, PPh gabungan mereka Rp21,75 juta. Kondisinya berbeda jika suami bisa mengklaim PTKP istri kedua. Kalau misalnya itu terjadi, nilai PKP mereka bisa Rp124,5 juta (Rp300 juta-Rp175,5 juta). Setelah dikalikan dengan tarif PPh, nilai PPh gabungan mereka hanya Rp13,6 juta.

Dari perhitungan di atas, bisa disimpulkan praktik poligami atau memiliki lebih dari satu istri akan memberikan beban pajak lebih besar bagi suami. Kecuali jika kemudian UU PPh direvisi, dan pasal poligami pajak ini diakomodasi. Omong-omong, Anda mau poligami? (Bsi)

Baca Juga: Cara Mengecek Masa Berlaku Sertifikat Elektronik e-Faktur

Topik : poligami pajak, NPWP, NPWP poligami, tips pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 17 Agustus 2020 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 15:02 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK