Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha

A+
A-
0
A+
A-
0
Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha

WAJIB pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta untuk terhindar dari pengenaan pajak penghasilan saat pemekaran usaha. Untuk dapat memakai nilai buku ini, wajib pajak harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Tata cara penggunaan nilai buku saat pemekaran usaha diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2021. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan penggunaan nilai buku untuk pemekaran usaha.

Mula-mula, pastikan Anda sudah memenuhi kriteria wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan nilai buku saat pemekaran usaha. Setidaknya ada tiga kelompok pemekaran usaha yang bisa memakai nilai buku. Simak, “Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya”.

Baca Juga: Cara Mengatasi Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Otomatis

Untuk diperhatikan, wajib pajak yang ingin menggunakan nilai buku harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pemekaran. Permohonan juga harus melampirkan tiga surat pernyataan.

Pertama, surat pernyataan yang menyebutkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha beserta dokumen pendukung. Kedua, surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap WPDN dan BUT yang terkait.

Ketiga, surat pernyataan yang menerangkan pemekaran usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis dengan dokumen pendukung. WPDN badan usaha yang pemekarannya mendapat tambahan modal dari PMA paling sedikit Rp500 miliar juga melampirkan dokumen tambahan.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Transaksi ke BUMN Melalui e-Faktur 3.0

Dokumen tersebut antara lain akta pendirian atau perubahan dari wajib pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing dan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.

Untuk permohonan yang diajukan oleh wajib pajak BUMN yang yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN juga harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN dan akta pemisahan usaha atau pengambilalihan usaha.

Sementara itu, untuk permohonan yang diajukan wajib pajak BUMN yang mendapatkan tambahan modal juga harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti di e-Faktur 3.0

Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang dipersyaratkan maka Dirjen Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan. Permintaan kelengkapan harus dipenuhi wajib pajak paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan diterima.

Selanjutnya, Dirjen Pajak akan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan wajib pajak paling lambat 1 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila tidak, permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

Setelah itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku untuk pemekaran usaha paling lama 5 hari kerja sejak jangka waktu 1 bulan tersebut terlampaui. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Baca Juga: Begini Cara Mengecek Nilai PPB-P2 Apartemen Anda

Topik : Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha, tips pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Mei 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Pemindahbukuan Karena Salah Jumlah Pajak

Jum'at, 14 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat NPWP untuk Perusahaan Cabang

Rabu, 12 Mei 2021 | 14:01 WIB
TIPS PAJAK

Cara Pindah Tempat Wajib Pajak Terdaftar

Senin, 10 Mei 2021 | 16:19 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat NPWP Badan Berbentuk Joint Operation Secara Online

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak

Senin, 26 Juli 2021 | 18:00 WIB
KOREA SELATAN

Otoritas Pajak Bisa Sita Cryptocurrency WP Tanpa Putusan Pengadilan