TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 21 Juni 2021 | 16:20 WIB
Cara Mengajukan Permohonan Penggunaan Nilai Buku Saat Pemekaran Usaha

WAJIB pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta untuk terhindar dari pengenaan pajak penghasilan saat pemekaran usaha. Untuk dapat memakai nilai buku ini, wajib pajak harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Tata cara penggunaan nilai buku saat pemekaran usaha diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 56/2021. Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan penggunaan nilai buku untuk pemekaran usaha.

Mula-mula, pastikan Anda sudah memenuhi kriteria wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan nilai buku saat pemekaran usaha. Setidaknya ada tiga kelompok pemekaran usaha yang bisa memakai nilai buku. Simak, “Pemekaran Usaha Tanpa Kena Pajak di Awal? Ini Kriterianya”.

Baca Juga:
Cara Lapor SPT Lewat e-Form PDF bagi WP Badan yang Belum Beroperasi

Untuk diperhatikan, wajib pajak yang ingin menggunakan nilai buku harus mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 bulan setelah tanggal efektif pemekaran. Permohonan juga harus melampirkan tiga surat pernyataan.

Pertama, surat pernyataan yang menyebutkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha beserta dokumen pendukung. Kedua, surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap WPDN dan BUT yang terkait.

Ketiga, surat pernyataan yang menerangkan pemekaran usaha yang dilakukan memenuhi persyaratan tujuan bisnis dengan dokumen pendukung. WPDN badan usaha yang pemekarannya mendapat tambahan modal dari PMA paling sedikit Rp500 miliar juga melampirkan dokumen tambahan.

Baca Juga:
Cara Membubuhkan e-Meterai pada Dokumen Elektronik

Dokumen tersebut antara lain akta pendirian atau perubahan dari wajib pajak hasil pemekaran usaha yang mencantumkan jumlah penanaman modal baru dari penanam modal asing dan bukti realisasi atau setoran penuh tambahan modal dalam akta pendirian atau akta perubahan.

Untuk permohonan yang diajukan oleh wajib pajak BUMN yang yang melakukan pemisahan usaha sehubungan dengan restrukturisasi BUMN juga harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN dan akta pemisahan usaha atau pengambilalihan usaha.

Sementara itu, untuk permohonan yang diajukan wajib pajak BUMN yang mendapatkan tambahan modal juga harus melampirkan surat persetujuan dari Menteri BUMN.

Baca Juga:
Cara Menyelenggarakan Pencatatan untuk Tujuan Perpajakan

Dalam hal permohonan wajib pajak tidak dilengkapi dengan dokumen dan/atau dokumen pendukung yang dipersyaratkan maka Dirjen Pajak menyampaikan surat permintaan kelengkapan. Permintaan kelengkapan harus dipenuhi wajib pajak paling lama 15 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan diterima.

Selanjutnya, Dirjen Pajak akan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan wajib pajak paling lambat 1 bulan terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila tidak, permohonan wajib pajak dianggap disetujui.

Setelah itu, Dirjen Pajak harus menerbitkan keputusan persetujuan penggunaan nilai buku untuk pemekaran usaha paling lama 5 hari kerja sejak jangka waktu 1 bulan tersebut terlampaui. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 27 Februari 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Mudah Menghitung PPh Pasal 21 Bulanan di Kalkulator Pajak DJP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Cetak SKF untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di M-Pajak

Kamis, 15 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Dapatkan Bukti Potong 1721-A2 bagi Pensiunan PNS

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP