Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

A+
A-
2
A+
A-
2
Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

PEMERINTAH kembali memberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) atas barang dan bahan yang diimpor industri tertentu. Fasilitas yang diberikan melalui PMK 68/2021 ini menyasar 42 sektor industri yang produktivitasnya terdampak Covid-19.

Fasilitas BM DTP membuat bea masuk yang terutang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan (APBNP). Total alokasi anggaran BM DTP yang ditetapkan pemerintah dalam PMK 68/2021 mencapai Rp469,6 miliar.

Untuk dapat memperoleh BM DTP tersebut perusahaan Industri sektor tertentu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, perusahaan industri sektor tertentu yang dimaksud juga harus mengajukan permohonan BM DTP.

Baca Juga: Serapan Insentif Rendah, Sinyal Pemulihan Ekonomi & Konsolidasi Fiskal

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan BM DTP berdasarkan PMK 68/2021. Mula-mula pastikan perusahaan Anda termasuk dalam sektor industri tertentu yang mendapatkan fasilitas BM DTP. Perincian sektor industri yang mendapatkan BM DTP tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 68/2021.

Selanjutnya, pastikan jenis barang dan bahan yang akan diimpor tercantum dalam Lampiran B PMK 68/2021 dan memenuhi tiga ketentuan persyaratan. Pertama, barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri.

Kedua, barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri, tetapi belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Ketiga, barang dan bahan sudah diproduksi di dalam negeri, tetapi jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri sesuai dengan rekomendasi kementerian/lembaga terkait.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, Pemerintah Godok Fasilitas Kepabeanan

Pastikan pula barang dan bahan yang diimpor tidak dikenakan: bea masuk 0% (termasuk berdasarkan perjanjian/kesepakatan internasional), bea masuk anti dumping (BMAD)/BMAD sementara, bea masuk tindakan pengamanan (BMTP)/BMTP sementara, bea masuk imbalan, atau bea masuk tindakan pembalasan.

Apabila sektor industri serta barang dan bahan yang diimpor sudah memenuhi ketentuan, terdapat dua syarat lain yang harus dipenuhi agar perusahaan dapat mengajukan permohonan BM DTP.

Pertama, perusahaan tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang pada pemberitahuan pabean impor dengan mendapatkan BM DTP yang menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk selama 1 tahun terakhir.

Baca Juga: Insentif Perpajakan Sudah Telan Rp9,9 Triliun Hingga 5 Agustus 2022

Kedua, perusahaan tidak mempunyai utang bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor yang telah lewat jatuh tempo pembayaran.

Selanjutnya, perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). Permohonan tersebut minimal memuat informasi mengenai identitas perusahaan dan daftar barang dan bahan yang dimintakan BM DTP.

Selain itu, ada pula informasi tentang invoice dan packing list yang merupakan dokumen pelengkap pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean, pemberitahuan pabean impor, dan surat rekomendasi dari pejabat minimal setingkat pimpinan tinggi pratama dari kementerian pembina sektor.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Dalam hal permohonan BM DTP diajukan atas barang dan bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat atau Kawasan Berikat maka perusahaan juga harus menyampaikan identitas Pengusaha Gudang Berikat (PDGB) atau pengusaha Kawasan Berikat (PDKB)

Permohonan BM DTP serta hasil pindaian dari dokumen asli yang dipersyaratkan disampaikan secara elektronik kepada Portal DJBC melalui SINSW. Jika SINSW belum dioperasikan atau mengalami gangguan operasional maka permohonan dapat disampaikan secara tertulis.

Permohonan BM DTP secara tertulis harus disertai dengan lampiran permohonan dalam bentuk salinan cetak. Selain itu permohonan BM DTP secara tertulis harus disertai dengan hasil pindaian dari dokumen asli yang disimpan dalam media penyimpan data elektronik.

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Bila permohonan BM DTP disetujui, Direktur di lingkungan DJBC akan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian BM DTP. Keputusan tersebut maksimal diberikan 3 jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, dalam hal permohonan diajukan secara elektronik.

Untuk permohonan yang disampaikan secara tertulis, keputusan diberikan maksimal 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar. Keputusan pemberian BMT DTP tersebut berlaku selama 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan
Topik : tips kepabeanan, bea masuk, insentif perpajakan, fasilitas ditanggung pemerintah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Juli 2022 | 10:00 WIB
KOREA SELATAN

Tekan Inflasi, Impor Bahan Pangan Dibebaskan dari Bea Masuk

Jum'at, 15 Juli 2022 | 15:15 WIB
PER-6/BC/2022

Catat! DJBC Cabut Aturan Tata Laksana Insentif Tambahan Pengusaha KITE

Kamis, 14 Juli 2022 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Wah! Jenis Plastik Ini Dikecualikan dari Bea Masuk Safeguard Filipina

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya