Review
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 17:57 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

BPKP Siap Dampingi OPD Jaga Akuntabilitas Keuangan

A+
A-
0
A+
A-
0
BPKP Siap Dampingi OPD Jaga Akuntabilitas Keuangan

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Barat Hasoloan Manalu (kiri) saat dilantik Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (kanan) di Mamuju, Sulawesi Barat. (Foto: Pemprov Sulbar)

BANGGAE, DDTCNews - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Hasoloan Manalu mengatakan hal tersebut saat menyambangi inspektorat Kabupaten Majene. Menurutnya, peran APIP menjadi semakin penting saat terjadinya perubahan besar pelaksanaan anggaran pada tahun ini karena adanya pandemi Covid-19.

"APIP punya peran untuk pengawasan dan pengawalan atas percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Majene," katanya seperti dikutip dari laman resmi BPKP, Senin (6/7/2020).

Baca Juga: BPKP Siap Dampingi Proses Audit Dampak Gempa Bumi Sulawesi Barat

Hasoloan mengungkapkan penguatan akuntabilitas menjadi kebutuhan mendesak untuk belanja dalam rangka penanggulangan pandemi. Karena itu, APIP tidak hanya melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran, tetapi aktif melakukan pendampingan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dengan demikian, OPD tidak ragu-ragu dalam melaksanakan program dalam rangka penanganan Covid-19 yang melingkupi banyak sektor kegiatan mulai dari kesehatan hingga pemulihan ekonomi lokal.

"Saat ini pengendalian yang ada juga semakin sedikit karena banyak pemangkasan pengadaan barang dan jasa. Di sinilah pentingnya peran APIP dalam melakukan pengawasan, baik melalui pendampingan, asistensi, bimbingan teknis, reviu maupun nanti melalui postaudit," tuturnya.

Baca Juga: Genjot Akuntabilitas Keuangan, DPR Dorong Pemda Gunakan Simda

Selain itu, Hasoloan menekankan pentingnya tim inspektorat kabupaten turun ke lapangan untuk memastikan penyaluran belanja sosial kepada masyarakat tepat sasaran.

Dia menyebutkan APIP harus memastikan kelayakan penerima bantuan sesuai dengan ketentuan dan jumlah yang ditetapkan. Jika di lapangan masih didapati warga yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maka harus segera diusulkan pembaruan SK penerima bantuan.

"Jadi dana untuk penanganan Covid-19 ini jangan ditunda-tunda, agar uang segera berputar di masyarakat. Terlebih di Sulawesi Barat ini perputaran ekonomi masih didominasi oleh pembelanjaan dari pemerintah daerah," terangnya. (Bsi)

Baca Juga: Terdampak Gempa, Pelayanan KPP Pratama Mamuju Ditiadakan Sementara

Topik : APIP, BPKP, Sulawesi Barat
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Selasa, 16 Juni 2020 | 11:41 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Senin, 15 Juni 2020 | 11:13 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Rabu, 18 Maret 2020 | 13:18 WIB
ULANG TAHUN BPKP
berita pilihan
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:33 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:21 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:08 WIB
PPh DIVIDEN
Kamis, 21 Januari 2021 | 18:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:53 WIB
KOTA BANDUNG
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:45 WIB
JERMAN
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:38 WIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (3)
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 21 Januari 2021 | 17:11 WIB
SENSUS PENDUDUK 2020
Kamis, 21 Januari 2021 | 16:26 WIB
PPh DIVIDEN