Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BPK Jalankan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mulai Bulan Ini

A+
A-
1
A+
A-
1
BPK Jalankan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mulai Bulan Ini

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai kembali menjalankan agenda tahunan, yaitu mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan rangkaian audit tersebut sudah dimulai pada bulan ini. Menurutnya, setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan.

"Saat ini bulan-bulan penyusunan untuk laporan keuangan pemerintah pusat,” katanya di Media Center BPK, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak 2019 Turun, Ini Penjelasan DJP

Penyerahan laporan keuangan kepada otoritas fiskal paling lambat akhir Februari 2020. Dengan demikian, Kemenkeu dapat melakukan konsolidasi atas 87 laporan keuangan K/L yang terdiri atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun anggaran 2019.

Kemenkeu, lanjut Bahtiar, memiliki waktu sekitar satu bulan untuk melakukan konsolidasi atas laporan keuangan K/L. Pada gilirannya, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa pada akhir Maret 2020.

"Laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dari Presiden. Pada akhir Maret harus disampaikan kepada BPK untuk diperiksa," paparnya.

Baca Juga: Yusuf Ateh Kini Pimpin BPKP

Seperti diketahui, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun anggaran 2018. Capaian serupa juga diberikan auditor negara untuk laporan pertanggungjawaban tahun fiskal 2017 dan 2016. (kaw)

"Saat ini bulan-bulan penyusunan untuk laporan keuangan pemerintah pusat,” katanya di Media Center BPK, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga: Tingkat Keterperiksaan Wajib Pajak 2019 Turun, Ini Penjelasan DJP

Penyerahan laporan keuangan kepada otoritas fiskal paling lambat akhir Februari 2020. Dengan demikian, Kemenkeu dapat melakukan konsolidasi atas 87 laporan keuangan K/L yang terdiri atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun anggaran 2019.

Kemenkeu, lanjut Bahtiar, memiliki waktu sekitar satu bulan untuk melakukan konsolidasi atas laporan keuangan K/L. Pada gilirannya, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa pada akhir Maret 2020.

"Laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dari Presiden. Pada akhir Maret harus disampaikan kepada BPK untuk diperiksa," paparnya.

Baca Juga: Yusuf Ateh Kini Pimpin BPKP

Seperti diketahui, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun anggaran 2018. Capaian serupa juga diberikan auditor negara untuk laporan pertanggungjawaban tahun fiskal 2017 dan 2016. (kaw)

Topik : BPK, audit, LKPP, APBN 2019
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Rabu, 19 September 2018 | 13:46 WIB
RAPBN 2019
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Jum'at, 26 Mei 2017 | 16:49 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Minggu, 19 Agustus 2018 | 17:04 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN
berita pilihan
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:48 WIB
BERITA PERPAJAKAN HARI INI
Jum'at, 21 Februari 2020 | 07:01 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:36 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 19:11 WIB
KOTA BOGOR
Kamis, 20 Februari 2020 | 18:03 WIB
ALOKASI DANA TRANSFER
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:50 WIB
PROFIL PAJAK KOTA SURABAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 17:15 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:45 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:26 WIB
SELEKSI CALON PROFESIONAL DDTC
Kamis, 20 Februari 2020 | 16:18 WIB
LOMBA MENULIS ARTIKEL PAJAK