Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

BPK Jalankan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mulai Bulan Ini

A+
A-
2
A+
A-
2
BPK Jalankan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mulai Bulan Ini

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai kembali menjalankan agenda tahunan, yaitu mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan rangkaian audit tersebut sudah dimulai pada bulan ini. Menurutnya, setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan.

"Saat ini bulan-bulan penyusunan untuk laporan keuangan pemerintah pusat,” katanya di Media Center BPK, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga: Ini Kunci Penting dalam Pemeriksaan Transfer Pricing

Penyerahan laporan keuangan kepada otoritas fiskal paling lambat akhir Februari 2020. Dengan demikian, Kemenkeu dapat melakukan konsolidasi atas 87 laporan keuangan K/L yang terdiri atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun anggaran 2019.

Kemenkeu, lanjut Bahtiar, memiliki waktu sekitar satu bulan untuk melakukan konsolidasi atas laporan keuangan K/L. Pada gilirannya, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa pada akhir Maret 2020.

"Laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dari Presiden. Pada akhir Maret harus disampaikan kepada BPK untuk diperiksa," paparnya.

Baca Juga: Solusi Bila Data Pembanding Transfer Pricing Saat Pandemi Kurang

Seperti diketahui, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun anggaran 2018. Capaian serupa juga diberikan auditor negara untuk laporan pertanggungjawaban tahun fiskal 2017 dan 2016. (kaw)

Topik : BPK, audit, LKPP, APBN 2019

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 Juni 2021 | 09:13 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Berbagai Temuan BPK Soal Penanganan Covid-19 dan PEN 2020

Selasa, 22 Juni 2021 | 19:18 WIB
INSENTIF PAJAK

Ada Pemberian Insentif Pajak Sebelum Masa Seharusnya, Ini Temuan BPK

Selasa, 22 Juni 2021 | 18:31 WIB
UTANG

Soroti Kerentanan Utang Pemerintah, Ini Kata Ketua BPK

Selasa, 22 Juni 2021 | 18:00 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA

Masih Tergantung Pemerintah Pusat, BPK Sebut 443 Pemda Belum Mandiri

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler