KEUANGAN NEGARA

BPK Jalankan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mulai Bulan Ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Februari 2020 | 14:28 WIB
BPK Jalankan Audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Mulai Bulan Ini

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif.

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai kembali menjalankan agenda tahunan, yaitu mengaudit laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP).

Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif mengatakan rangkaian audit tersebut sudah dimulai pada bulan ini. Menurutnya, setiap kementerian/lembaga (K/L) diharuskan menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Keuangan.

"Saat ini bulan-bulan penyusunan untuk laporan keuangan pemerintah pusat,” katanya di Media Center BPK, Jumat (14/2/2020).

Baca Juga:
Ini Aturan KAP dan AP Wajib Cantumkan QR Code dalam LAI, Sudah Tahu?

Penyerahan laporan keuangan kepada otoritas fiskal paling lambat akhir Februari 2020. Dengan demikian, Kemenkeu dapat melakukan konsolidasi atas 87 laporan keuangan K/L yang terdiri atas 86 laporan keuangan kementerian lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun anggaran 2019.

Kemenkeu, lanjut Bahtiar, memiliki waktu sekitar satu bulan untuk melakukan konsolidasi atas laporan keuangan K/L. Pada gilirannya, laporan keuangan tersebut akan diserahkan kepada BPK untuk diperiksa pada akhir Maret 2020.

"Laporan keuangan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2019 dari Presiden. Pada akhir Maret harus disampaikan kepada BPK untuk diperiksa," paparnya.

Seperti diketahui, laporan keuangan pemerintah pusat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP tahun anggaran 2018. Capaian serupa juga diberikan auditor negara untuk laporan pertanggungjawaban tahun fiskal 2017 dan 2016. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 13 April 2024 | 14:15 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Laporan Keuangan Diaudit Akuntan Publik, Dilampirkan Saat Lapor SPT?

Kamis, 11 April 2024 | 14:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Kapan Koperasi Wajib Diaudit AP/KAP yang Terdaftar di Kemenkop UKM?

Rabu, 03 April 2024 | 11:13 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Kemenkop UKM: Agar Tidak Ada Lagi Koperasi Bermasalah dapat Opini WTP

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024

Rabu, 24 April 2024 | 15:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Evaluasi Raperda Pajak Daerah, Ini Rentetan Temuan DJPK Kemenkeu

Rabu, 24 April 2024 | 15:14 WIB KEBIJAKAN MONETER

Antisipasi Risiko Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 6,25 Persen

Rabu, 24 April 2024 | 15:12 WIB PAJAK PENGHASILAN

Lebih Potong Pajak karena TER, SPT Tahunan Pegawai Bakal Tetap Nihil

Rabu, 24 April 2024 | 14:05 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setelah THR, Pegawai Terima Bonus Siap-Siap Kena Pajak Lebih Tinggi