Berita
Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL
Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 14:09 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Booming Komoditas, Pengusaha yang Untung Besar Pajaknya Lebih Tinggi

A+
A-
0
A+
A-
0
Booming Komoditas, Pengusaha yang Untung Besar Pajaknya Lebih Tinggi

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengusaha yang memperoleh keuntungan dari booming harga komoditas harus membayar pajak lebih besar.

Sri Mulyani mengatakan konstitusi telah mengatur pengenaan pajak secara adil. Dalam hal ini, wajib pajak yang memiliki kemampuan ekonomi besar juga harus memberikan kontribusi lebih tinggi kepada negara.

"Yang sering dikatakan bahwa mereka yang memiliki kemampuan ekonomi, apalagi yang sedang menikmati boom komoditas, mereka harus membayar kewajiban negara sesuai dengan amanat konstitusi," katanya, dikutip Sabtu (6/8/2022).

Baca Juga: Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Sri Mulyani mengatakan kenaikan harga berbagai komoditas global telah mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. Hal itu terjadi karena kebanyakan barang yang diekspor merupakan produk dari alam.

Dalam kondisi ini, pengusaha seperti yang bergerak di sektor pertambangan akan memperoleh keuntungan lebih banyak sehingga setoran pajaknya juga meningkat.

Data penerimaan pajak hingga Juni 2022 terus mencatatkan kinerja positif. Apabila dibedah berdasarkan sektor, setoran pajak dari pertambangan mengalami bahkan mengalami pertumbuhan hingga 286,8%.

Baca Juga: Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Situasi itu berbanding terbalik dengan periode yang sama 2021, ketika setoran pajak dari pertambangan masih terkontraksi 8,2%.

Sri Mulyani menjelaskan saat ini pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu strateginya yakni melalui pembangunan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system.

Selain itu, ada Sistem Informasi Terintegrasi (SIT) Migas serta Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) yang akan membuat data dari sektor pertambangan di setiap kementerian/lembaga lebih konsisten. Dengan kedua sistem ini, data pertambangan akan terintegrasi sehingga pemungutan pemungutan pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lebih optimal.

Baca Juga: Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya

Meski demikian, dia menegaskan pajak tetap menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Artinya, kelompok masyarakat miskin tidak akan dikenakan pajak, tetapi justru memperoleh bantuan sosial.

"Mereka yang tidak mampu bayar pajak, yang miskin, yang tidak mendapatkan income, justru akan diberikan dukungan," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Bebas PPh Pasal 22 Impor, Pemilik Suket PP 23 Tak Perlu Ajukan SKB

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : harga komoditas, migas, batu bara, CPO, Sri Mulyani, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 27 September 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan PPN & PPnBM Positif, Sri Mulyani: Bukti Ekonomi Tumbuh Kuat

Selasa, 27 September 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

45 Daerah Penerima DID Catatkan Kenaikan Inflasi Sekitar 0,26 Persen

Selasa, 27 September 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Pajak Terealisasi Rp11,9 T Hingga September, Ini Perinciannya

Selasa, 27 September 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN BEA DAN CUKAI

Hingga Agustus 2022, Setoran Bea dan Cukai Tembus Rp206 Triliun

berita pilihan

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah?

Jum'at, 30 September 2022 | 18:11 WIB
KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Sekjen PBB Dukung Pembentukan 'UN Tax Convention'

Jum'at, 30 September 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perbaiki Keseimbangan Primer, Kemenkeu: Setoran Pajak Harus Meningkat

Jum'at, 30 September 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah Alamat ke KPP Lain, WP Cabang Harus Ajukan Penghapusan NPWP

Jum'at, 30 September 2022 | 17:19 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hari Oeang ke-76, Sri Mulyani Minta Jajarannya Sigap Hadapi Tantangan

Jum'at, 30 September 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Nama Lengkap AR Bisa Dicek di DJP Online, Begini Caranya

Jum'at, 30 September 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Dashboard DJP Juga Bakal Pantau Realisasi Investasi Peserta PPS

Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Emigrasi Wajib Pajak Orang Kaya