BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah sudah mempersiapkan berbagai pemeriksaan wajib pajak sebagai tindak penegakan hukum pasca berakhirnya program pengampunan pajak. Dalam hal ini, wajib pajak yang tidak ikut program 9 bulan dan tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku menjadi target empuknya.
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengakui telah memanggil wajib pajak 'nakal' tersebut untuk dilakukan Ppemeriksaan berdasarkan data yang dimiliki. Penindakan hukum tersebut berdasarkan pada pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
"Wajib pajak sudah dipanggil, tapi tidak perlu di-expose siapa-siapanya itu. Setiap Kantor Wilayah sudah dijatah untuk mengurus 500 wajib pajak pada bulan pertama. Makanya saya keliling. Kami melanjutkan momen ini dari wajib pajak yang tidak patuh. Kita punya data, ya kita panggil wajib pajaknya," ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Jumat (5/5).
Wajib pajak yang tidak patuh menjadi sasaran empuk Ditjen Pajak untuk segera dipanggil dan diperiksa dengan beberapa proses. Ia menjelaskan pemanggilan wajib pajak harus berdasarkan data akurat, maka Ditjen Pajak tidak bisa memanggil wajib pajak tanpa memiliki data terlebih dulu.Â
"Jadi ya memeriksanya tergantung data, datanya seberapa besar, seberapa akurat, analisis dulu, enggak bisa langsung main dipanggil saja. Saya belum terima laporannya, tapi wajib pajak yang dipanggil akan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sekaligus dimintai beberapa penjelasan," ucapnya.
Namun sayangnya, Ken belum bisa memprediksikan potensi pajak yang bisa diraup melalui pemeriksaan tersebut. Karena setiap wajib pajak memiliki nilai pajak yang berbeda-beda, tergantung dari pengakuan harta yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri.
"Potensi pajak itu uncontrollable, enggak bisa prediksi. Itu tergantung dari pada data itu sendiri, tergantung wajib pajak itu mengaku berapa yang dimiliki," pungkasnya. (Amu)
