BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga November 2020 sudah mencapai Rp5.910,64 triliun. Dengan catatan tersebut, rasio utang pemerintah mencapai 38,13% dari PDB.
Kementerian Keuangan menyebutkan rasio utang yang meningkat sejalan dengan melebarnya defisit anggaran di atas batas 3% dari PDB sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara menjadi 6,34% dari PDN pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 72/2020.
"[Peningkatan utang] disebabkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," tulis Kemenkeu pada laporan APBN KiTa edisi Desember 2020, Rabu (23/12/2020).
Rasio utang per November 2020 tercatat lebih tinggi dari proyeksi World Bank pada laporan Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2020 yang memperkirakan rasio utang pada akhir tahun mencapai 37,5% dari PDB pada akhir tahun 2020.
World Bank memperkirakan rasio utang akan terus meningkat hingga mencapai 43% dari PDB pada 2022 dan akan mulai stabil pada 2023 sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah batas 3% dari PDB.
Sejalan dengan peningkatan rasio utang, World Bank juga memperkirakan belanja bunga utang pemerintah akan mencapai 1,8% dari PDB pada 2020 dan akan meningkat menjadi 2,5% dari PDB pada 2022.
Terlepas dari proyeksi tersebut, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah sudah didominasi surat utang. Hal ini menggambarkan pemerintah makin mandiri dalam memenuhi kebutuhan dalam pembiayaan utang.
Tercatat, utang berbentuk surat berharga negara (SBN) mencapai Rp5.085,04 triliun atau 86% dari total utang. Dari total utang dari surat berharga negara itu, SBN berdenominasi rupiah menyumbang Rp3.891,92 triliun.
Makin besarnya utang pemerintah yang berdenominasi rupiah mengurangi risiko utang berdenominasi asing. Hal ini juga sejalan dengan langkah pemerintah yang memprioritaskan utang dari sumber domestik dalam bentuk rupiah. (rig)
