BERITA TERKINI
Tampilan depan laporan.
JAKARTA, DDTCNews – Kantor Staf Presiden merilis laporan satu tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Laporan tersebut juga memuat kebijakan perombakan APBN 2020 karena pandemi Covid-19.
Dalam laporan tersebut, pemerintah menyebut pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan berat dalam pengelolaan keuangan negara. Situasi itu mengharuskan pemerintah mengubah anggaran untuk penanganan kesehatan dan melindungi ekonomi masyarakat.
"Ganasnya penyebaran Covid-19 memaksa pemerintah mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani wabah ini. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi," bunyi laporan tersebut, dikutip pada Selasa (20/10/2020).
Pemerintah pun menerbitkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2/2020 terkait dengan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Melalui beleid tersebut, pemerintah memperoleh fleksibilitas merespons situasi secara extraordinary.
Isi kebijakan itu di antaranya merelaksasi batas defisit anggaran hingga di atas 3% hingga 2022. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani Covid-19 meningkat sedangkan pendapatan negara menurun.
APBN 2020 telah mengalami 2 kali perubahan dari postur induknya. Pada perubahan pertama, defisit anggaran dirancang sebesar 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sekarang, patokan defisit anggaran menjadi 6,34% terhadap PDB.
Melalui perubahan itu, pemerintah juga mengalokasi anggaran penanganan Covid-19 menjadi Rp695,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp87,55 triliun di antaranya difokuskan untuk kesehatan.
Pos yang juga menjadi perhatian adalah perlindungan sosial, dukungan UMKM, dan insentif pajak bagi dunia usaha. Pada subbab Agar Dapur Tetap Ngebul, pemerintah memaparkan berbagai insentif untuk pengusaha dalam menghadapi pandemi, terutama kelompok kecil dan menengah.
Misalnya, pemerintah menyiapkan pinjaman kredit modal kerja Rp100 triliun bagi 5,3 juta penerima, subsidi bunga pinjaman kepada 60,66 juta penerima bantuan, dan insentif pajak. Pemerintah juga memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat serta membebaskan biaya listrik selama 3 bulan bagi 24 juta pelanggan listrik 450VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.
Berbagai kelompok masyarakat juga mendapat perhatian. Misalnya, anggaran Rp26,5 miliar bagi pelaku budaya dan industri media yang memperoleh berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak kertas.
"Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari Covid 19, mempercepat pemulihan ekonomi, dan penguatan reformasi," bunyi laporan tersebut. (kaw)
