Genjot PAD, KemendaIgri Keluarkan 6 Instruksi untuk Pemda

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan 6 instruksi kepada pemerintah daerah untuk mengerek pendapatan asli daerah (PAD) yang pada semester I/2020 baru terealisasi 48,18%.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pandemi virus Corona menjadi penyebab utama lemahnya realisasi PAD baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Meski demikian, dia menilai tetap ada upaya yang bisa dilakukan untuk menaikkan PAD.

"Tentunya Covid-19 ini berdampak sekali pada pendapatan di daerah karena memengaruhi pendapatan pajak, retribusi, dari sektor-sektor jasa," katanya melalui konferensi video, Rabu (12/8/2020).

Ardian mengatakan penyebab PAD pada semester I/2020 yang rendah itu adalah pungutan terhadap pajak dan retribusi yang kurang optimal karena adanya pandemi virus Corona, misalnya pada jasa hotel dan restoran.

Selain itu, terpukulnya APBN juga turut memengaruhi transfer ke daerah,  baik dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Kemendagri juga meminta pemda melakukan berbagai upaya mempercepat realisasi pendapatan daerah. Pertama, menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat.

Kedua, melakukan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat dan stakeholders terkait. Ketiga, meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Keempat, meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat agar kesadaran wajib pajak daerah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga membaik. Kelima, meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

"Terakhir, melakukan penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah," ujarnya.

Ardian menyebutkan realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan sepanjang semester I/2020 baru Rp536,3 triliun atau 48,18% dari target sebesar Rp1.113 triliun.

Realisasi pendapatan 34 provinsi senilai Rp154,19 triliun atau 47,55% dari target Rp324,28 triliun. Adapun pada kabupaten/kota, realisasi penerimaannya sebesar Rp382,11 triliun atau 48,44% dari target Rp788,77 triliun.

Menurut Ardian, persentase realisasi pendapatan provinsi di Indonesia rata-rata 47,55%, dengan 19 provinsi melampaui rata-rata dan 15 lainnya di bawah rata-rata.

Provinsi dengan persentase realisasi pendapatan terbesar adalah DKI Jakarta sebesar 64,9%, diikuti Sumatera Barat 60,85% dan DI Yogyakarta 58,53%. Adapun provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yakni Papua yang hanya 22,18%, Papua Barat 24,81%, dan Aceh 29,98%.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, rata-rata persentase pendapatannya sebesar 48,21%. Persentase pendapatan tertinggi terjadi di Kota Banjarmasin sebesar 69,54%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Manokwari hanya 9,02%. (Bsi)