Begini 3 Cara Memulihkan Penerimaan Pascacovid-19

JAKARTA, DDTCNews –Pemulihan penerimaan pajak pascacovid-19 dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pengoptimalan mekanisme withholding tax, pengenaan pajak penghasilan final ke wajib pajak nonusaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan efisiensi biaya pengumpulan pajak.

Usulan yang diharapkan dapat dikaji lebih lanjut ini diungkapkan oleh Dosen Universitas Negeri Padang Charoline Cheisviyanny dalam acara webinar series DDTC bertajuk “Insentif Terhadap Wajib Pajak Terdampak Covid-19”.

“Saran yang saya berikan ini melihat dari dua sisi, yaitu dari sisi wajib pajak terkait dengan bagaimana dapat meningkatkan penerimaan pajak dan juga dari sisi fiskus yang mana harus ada usaha untuk mengurangi biaya pengumpulan wajib pajak,” jelas Charoline, Senin (27/7/2020).

Terkait dengan upaya memangkas biaya pengumpulan, sambung Charoline, dia berfokus untuk mengkaji bagaimana memaksimalkan peran Account Representative (AR) dalam rangka mengurangi pemeriksaan dan sengketa pajak.

Charoline menjabarkan peningkatan peran AR itu di antaranya untuk mengedukasi wajib pajak agar dapat memaksimalkan self correction. Pasalnya, wajib pajak acap kali tidak update dengan peraturan, dan AR perlu memberikan pendampingan hingga pada akhirnya dapat mengurangi sengketa.

Selain itu, Charoline menekankan, AR perlu meningkatkan kemampuan komunikasi dan pengetahuan perpajakan. Hal ini lantaran tingkat kesadaran pajak wajib pajak sudah cukup tinggi tetapi perlu untuk dirangkul dan diedukasi.

“Jika AR sebagai garda depan yang menghadapi wajib pajak memiliki pengetahuan pajak dan gaya komunikasi yang baik, mungkin hal ini bisa merangkul wajib pajak dan kemudian dapat diberikan edukasi sehingga wajib pajak bisa melaporkan kewajibannya dengan lebih baik,” paparnya.

Terkait dengan peningkatan penerimaan pajak, Charoline memaparkan dua saran. Pertama, mengoptimalkan mekanisme WHT. Charoline menyebut pengoptimalan mekanisme WHT juga membutuhkan peran AR untuk memahami proses bisnis dan mengedukasi wajib pajak.

Kedua, menerapkan PPh final kepada wajib pajak non-UMKM. Namun, Charoline mengatakan kebijakan ini hanya untuk jangka pendek dalam rangka memulihkan penerimaan pajak. Hal ini lantaran kondisi saat ini tidak normal sehingga PPh final dinilai dapat menjadi solusi penerimaan pajak.

Charoline juga memaparkan saran tarif PPh final untuk wajib pajak non-UMKM yang perlu diterapkan. Dia merujuk pada data perusahaan sektor perdagangan dan manufaktur dengan omzet diatas Rp50 miliar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

“Perusahaan sektor perdagangan dan manufaktur tarif efektifnya sekitar 2%, sehingga tarif yang ditawarkan perlu lebih tinggi sedikit atau sekitar 3-5%. Namun, ini tergantung sektor karena dampak pada setiap sektor berbeda dan ada yang justru tumbuh di masa covid-19,” papar Charoline.

Adapun pemaparan yang dijabarkan oleh narasumber merupakan hasil tulisannya yang telah dipublikasikan pada Jurnal Pajak Indonesia Vol 4 No 4 Tahun 2020 dengan judul “Memulihkan “Penerimaan Pajak Pasca Pandemi Covid-19”. (Bsi)