BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak dapat menerbitkan keputusan pembetulan jika terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan mengenai penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Ketentuan mengenai keputusan pembetulan tersebut ditegaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang menjadi aturan turunan dari PMK 48/2020. Beleid yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 25 Juni 2020 dan mulai berlaku pada hari ini, Rabu (1/7/2020).
Berdasarkan Pasal 9 beleid tersebut ditegaskan jika elemen data dalam Keputusan Dirjen Pajak mengenai penunjukan berbeda dengan keadaan sebenarnya, pemungut PPN PMSE menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak.
“Pemberitahuan … dapat disampaikan melalui alamat posel (email) atau melalui aplikasi atau sistem, yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi penggalan Pasal 9 ayat (2) PER-12/PJ/2020.
Kemudian, berdasarkan pemberitahuan atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Dirjen Pajak mengenai penunjukan, sesuai Pasal 9 ayat (3), Dirjen Pajak menerbitkan keputusan pembetulan.
Namun demikian, jika Dirjen Pajak menerbitkan keputusan pembetulan, penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE tetap berlaku.
Seperti diberitakan sebelumnya, Dirjen Pajak dapat mencabut penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Pencabutan dilakukan jika pelaku usaha tidak memenuhi batasan kriteria tertentu – yang telah diatur dalam beleid ini – atau berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak.
Adapun batasan kriterian tertentu yang dimaksud meliputi pertama, nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam setahun atau Rp50 juta dalam sebulan. Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Simak artikel ‘Dirjen Pajak Bisa Cabut Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Ketentuannya’. (kaw)
