BERITA TERKINI
Koordinator Nasional Publish What You Pay Maryati Abdullah saat memberikan pemaparan. (tangkapan layar Youtube KPK)
JAKARTA, DDTCNews – Transparansi pemilik manfaat (beneficial owner/BO) korporasi diestimasi akan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kualitas belanja negara.
Koordinator Nasional Publish What You Pay Maryati Abdullah mengatakan ketertutupan pemilik manfaat (BO) meningkatkan peluang penghindaran pajak atau tax avoidance. Hal inilah yang membuat potensi penerimaan pajak tidak tergali maksimal.
"Peluang tax avoidance ini bersumber dari tertutupnya kepemilikan yang menyulitkan identifikasi afiliasi perusahaan. Itu ditengarai menjadi modus tax avoidance," kata Maryati dalam sebuah webinar, Kamis (4/6/2020).
Modus-modus penghindaran pajak pun beragam mulai dari mekanisme dalam transfer pricing hingga modus yang lebih kompleks seperti pembentukan offshore company ataupun perusahaan cangkang di luar negeri.
Selain itu, ketertutupan perusahaan dan BO menyebabkan timbulnya risiko pada pengadaan barang dan jasa (procurement), terutama pada proyek infrastruktur. Maryati mengatakan ada banyak proyek infrastruktur yang terlambat penyelesaiannya karena tidak diketahuinya kredibilitas pemasok atau subpemasok dari suatu proyek.
"Itu semua bisa dicegah dengan keterbukaan BO," kata Maryati.
Ke depan, keterbukaan informasi perusahaan dan kepemilikan asli perusahaan atau BO penting untuk terus didorong agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan stabilitas ekonomi dan politik.
“Pada pasar, risiko menjadi mudah dihitung bila ada transparansi. Dengan keterbukaan BO maka masyarakat membantu mengontrol untuk mengecek validitas secara langsung," kata Maryani.
Untuk meningkatkan keterbukaan informasi mengenai BO, Maryati mengatakan pemerintah perlu meningkatkan landasan hukum prinsip mengenali BO dari korporasi yang sekarang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) menjadi UU.
Dengan Perpres No. 13/2018 yang ada sekarang, belum ada sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang enggan memberikan informasi BO kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari pelaporan informasi BO yang juga masih tergolong rendah. Simak artikel ‘Proses Identifikasi Terkendala, Pelaporan Informasi BO Masih Rendah’. (kaw)
