Dari Pajak, Prabowo Ingin Gratiskan Biaya TK hingga Kampus Negeri

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menggratiskan biaya pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi negeri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh anak Indonesia.

"Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tegaskan," ujar Abdul, dikutip pada Sabtu (26/9/2026).

Guna memperkuat kebijakan pendidikan gratis tersebut, Abdul mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan dana pendidikan yang tersedia seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan program Indonesia pintar (PIP).

Salah satu bentuk optimalisasi dana BOS yang akan ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membayar gaji guru honorer di sekolah negeri menggunakan 20% dari dana BOS.

Terkait dengan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kini pihaknya sedang mengkaji berbagai komponen pembiayaan guna mewujudkan arahan presiden tersebut.

Brian mengatakan selama ini operasional perguruan tinggi didanai oleh penerimaan uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, dan sumber pendanaan lain.

"Tadi beberapa hitungan-hitungan sudah kita lakukan, beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT yang ada saat ini, kemudian berapa IPI pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya, yang karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pascasarjana itu menyubsidi program sarjana," ujar Brian.

Kajian atas kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi dimaksud akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk melihat kebutuhan anggaran dan skema penerapan perguruan tinggi gratis.

"Harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung," ujar Brian.

Brian mengatakan kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi akan dihitung dalam waktu sebulan. Hasil penghitungan kebutuhan pembiayaan dimaksud akan dilaporkan kepada presiden sebagai dasar penetapan langkah berikutnya.

"Harapannya dalam waktu barangkali 2 minggu sampai 1 bulan akan kita dapatkan lagi hitungan-hitungan yang lebih rasional, tahapan-tahapan yang lebih baik," kata Brian. (dik)