BERITA TERKINI
Penyerahan memori jabatan dari Suryo Utomo kepada Dirjen Bea dan Cukai Bimo Wijayanto.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi melantik Djaka Budi Utama sebagai dirjen bea dan cukai untuk menggantikan Askolani yang menjabat pada 12 Maret 2021.
Sri Mulyani menyampaikan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) termasuk organisasi besar yang memimpin lebih dari 15.000 jajaran. Kepada Djaka yang berasal dari militer, dia menekankan 2 tugas penting, yakni menghimpun penerimaan negara dan memberantas kegiatan ilegal yang mengganggu kinerja penerimaan.
"Kehadiran Pak Djaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya," ujarnya, Jumat (23/5/2025).
Sri Mulyani berpesan agar Djaka menggencarkan penegahan dan penindakan terhadap kegiatan ilegal, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegakan hukum. Dengan latar belakang Djaka dari TNI Angkatan Darat, dia berharap peran DJBC dalam menegakkan UU Kepabeanan dan UU Cukai juga menguat.
Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menyampaikan penerimaan negara harus diamankan dari kegiatan ilegal atau tidak sesuai regulasi. Tujuannya jelas, untuk menjaga kinerja APBN supaya tetap stabil.
Selain itu, Djaka diminta memperbaiki sistem informasi kepabeanan dan cukai atau CEISA 4.0. Sebab, sistem tersebut ternyata masih dikeluhkan oleh beberapa pengguna jasa.
"CEISA yang sering memberikan kemudahan, tapi di saat yang sama sering dikeluhkan. Ini harus terus diperbaiki," katanya.
Selain mengelola penerimaan negara dan menjalankan fungsi pelayanan, Sri Mulyani menyampaikan Djaka juga harus mampu menjaga citra DJBCÂ dan bekerja sama secara erat dengan pejabat sekaligus instansi lainnya.
Menurutnya, DJBC membutuhkan dukungan berbagai kementerian/lembaga lain dalam melaksanakan tugasnya dalam menghimpun penerimaan negara sekaligus menjaga keberlangsungan industri dan perekonomian Indonesia.
Sri Mulyani lantas menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas saat mengelola APBN. Tanpa integritas, lanjutnya, pejabat sekaligus instansi Kemenkeu tidak akan dipercaya.
"Jaga integritas, etika dan kejujuran. Bukan untuk memuaskan pimpinan, ini adalah tanggung jawab sejarah yang ditekankan Presiden Indonesia. Jaga integritas karena merupakan tiang utama bagi bendahara negara untuk terus menjaga dan mengelola keuangan negara," tegasnya. (dik)
