BERITA TERKINI
Suasana matahari terbenam di dekat Grand Palace di Bangkok, Thailand, Jumat (7/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Chalinee Thirasupa/aww/cfo
BANGKOK, DDTCNews - Otoritas pajak Thailand berencana memperkuat pengawasan kepada sektor-sektor yang dinilai mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun ini.
Dirjen Penerimaan Negara Pinsai Suraswadi mengatakan otoritas akan memperketat penegakan hukum untuk memastikan wajib pajak melakukan pembayaran secara benar. Sektor yang menjadi prioritas pengawasan yakni restoran, tempat hiburan malam, perdagangan yang berbasis uang tunai, serta apotek.
"Departemen diharuskan untuk mensurvei bisnis-bisnis ini setiap 2 tahun, tetapi survei ini belum dilakukan," katanya dikutip pada Sabtu (17/5/2026).
Thailand menerapkan tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober hingga 30 September. Pada tahun fiskal 2025, penerimaan pajak ditargetkan senilai THB2,37 triliun atau sekitar Rp1.169,5 triliun, yang berkontribusi 82% dari total penerimaan negara.
Dalam 7 bulan pertama atau hingga 30 April 2025, penerimaan pajak telah terkumpul THB1,14 triliun. Namun untuk sepanjang tahun fiskal ini, penerimaan pajak diperkirakan tidak mampu mencapai target meskipun shortfall-nya tidak akan melebihi THB20 miliar.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) juga sempat membuat proyeksi penerimaan pajak pada tahun ini. Angkanya lebih pesimistis karena shortfall pajak diperkirakan mencapai THB36 miliar.
Pinsai menjelaskan kinerja usaha sektor minyak bumi tidak terlalu baik sehingga setoran pajaknya juga tidak sekuat perkiraan awal. Meski demikian, sektor jasa keuangan tetap melaporkan laba yang relatif tinggi.
Pada kuartal I/2025, 11 bank di Thailand melaporkan laba gabungan sebesar THB68,3 miliar atau meningkat 12,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Walaupun tahun fiskal 2025 belum usai, pemerintah mulai bersiap menyusun APBN 2026. Pada tahun depan, target penerimaan pajak akan ditingkatkan setidaknya THB100 miliar. Salah satu jenis pajak yang dioptimalkan adalah PPN.
Dilansir bangkokpost.com, pemerintah baru-baru ini mengusulkan penurunan threshold pengusaha kena pajak (PKP) untuk memperluas basis PPN. Pada saat ini, threshold PKP di Thailand adalah memiliki omzet senilai THB1,8 juta (sekitar Rp894 juta) atau lebih.
