Pemerintah Rancang Pemungutan PNBP untuk Industri Game

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan mengkaji pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor game atau gim.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan PNBP sektor game akan dikaji oleh pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenku) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Kalau kita lihat sekarang, ini sumbangan PNBP-nya sangat besar. Ini akan kita dorong ke Kemenkeu karena per hari ini belum ada optimalisasi PNBP dari sektor game," ujar Sandi, dikutip Senin (7/10/2024).

Tak hanya itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan asosiasi industri game didorong untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk menyusun skema komersialisasi asset store melalui PNBP.

Dalam rangka memastikan pembayaran atas pembelian game dilaksanakan di Indonesia, Sandi mengatakan pihaknya sedang menyiapkan regulasi khusus terkait sistem pembayaran inklusif di platform distribusi game.

"Kami akan melakukan percepatan permenparekraf untuk persaingan usaha dan pembayaran inklusif. Kalau misalnya membeli game, pembayaran harus diselesaikan di Indonesia sehingga semuanya terpantau," ujar Sandi.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mempercepat pengembangan industri game nasional seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres 19/2024). Lewat perpres tersebut, pemerintah membentuk tim percepatan pengembangan industri game yang diketahui oleh Kemenparekraf.

Menurut pemerintah, industri game lokal perlu dikembangkan mengingat pasar game Indonesia saat ini masih dikuasai oleh asing. Pada tahun depan, pasar game Indonesia diperkirakan mencapai Rp36 triliun. Namun, 99,51% dari pasar game domestik masih akan dikuasai oleh industri game asing.

Ke depan, industri game nasional diharap bisa berkontribusi terhadap output ekonomi, PDB, pendapatan masyarakat, pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini bisa dicapai bila industri game nasional mampu meningkatkan pangsa pasarnya secara signifikan. (sap)