BERITA TERKINI
Salah satu slide yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Â
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat fasilitas pembebasan PPN ternyata lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga kaya, bukan rumah tangga miskin.
Berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan, makin kaya seseorang maka makin tinggi pula insentif PPN dibebaskan yang mereka dapatkan.
"Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sangat menjelaskan, barang kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi itu tidak kena PPN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dikutip pada Minggu (18/8/2024).
Kelompok 10% terkaya di Indonesia menikmati pembebasan PPN sebesar Rp31 triliun. Berbanding terbalik, kelompok 10% termiskin justru hanya mendapatkan manfaat senilai Rp3,3 triliun dari fasilitas PPN dibebaskan.
"Mereka dinikmati bahkan lebih banyak oleh kelas menengah, bahkan sampai ke [kelas] atas. Saya ingin menyampaikan APBN menjaga daya beli masyarakat sehingga konsumsi itu tetap terjaga stabil," tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pemerintah memberikan fasilitas PPN atas beragam barang kena pajak dan jasa kena pajak (BKP/JKP) melalui Pasal 16B UU PPN s.t.d.t.d UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Sebelum UU HPP, banyak barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan Pasal 4A UU PPN. Dengan berlakunya UU HPP, BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN diperinci oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 49/2022.
"Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya ... diatur dengan PP," bunyi Pasal 16B ayat (1) UU PPN s.t.d.t.d UU HPP.
Sementara itu, BKP/JKP yang penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP 49/2022 contohnya antara lain barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pelayanan sosial, emas batangan, hingga beragam BKP/JKP strategis lainnya.
Mengingat pembebasan PPN hanya diatur dengan PP, bukan undang-undang, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk mencabut insentif-insentif dimaksud di kemudian hari dalam hal pemerintah hendak memperluas basis pajak. (rig)
