Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP.
JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR menyetujui pemberian penyertaan modal negara (PMN) senilai total Rp28,28 triliun kepada sejumlah BUMN.
Wakil Ketua Komisi XI Dolfie OFP mengatakan persetujuan diberikan setelah DPR mendalami usulan PMN 2024. Meski demikian, lanjutnya, Komisi XI menolak usulan PMN kepada Badan Bank Tanah (bank tanah).
"Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi 2024 kepada Badan Bank Tanah senilai Rp1 triliun," katanya, Rabu (3/7/2024).
Dolfie menuturkan pemberian PMN kepada BUMN dilakukan melalui skema tunai dan nontunai. PMN nontunai dilaksanakan melalui konversi piutang dan inbreng aset atau barang milik negara (BMN).
Berikut ini daftar BUMN yang memperoleh PMN tunai pada 2024:
Sementara itu, BUMN yang memperoleh PMN nontunai yakni:
Pelaksanaan PMN tersebut diarahkan sesuai dengan upaya, kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing BUMN. Komisi XI pun meminta BUMN yang mendapatkan PMN, baik tunai maupun nontunai, menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN setiap semester.
Selanjutnya, Komisi XI juga meminta Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab atas nilai PMN yang diserahterimakan kepada BUMN sebagai PMN yang akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip appraisal yang sahih dan akuntabel.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyepakati BUMN yang memperoleh PMN harus terus melakukan tugasnya di dalam menjaga BUMN tersebut dengan tata kelola, kompetensi, profesionalisme, dan integritas yang tinggi.
Menurutnya, PMN juga harus dimonitor menggunakan key performance indicator (KPI) kepada para manajemen BUMN.
"Untuk itu, kami juga akan melakukan kontrak kinerja dengan masing-masing BUMN dan melakukan evaluasi secara berkala," ujarnya. (rig)