Tingkatkan Kualitas SDM, Pemerintah Soroti 5 Aspek Ini

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada lima aspek yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (human capital) di tengah keterbatasan sumber daya.

Hal ini disamapaikannya dalam Human Capital Early Adopters Ministerial Workshop, yang menjadi bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Indonesia menjadi salah satu dari 27 negara pengadopsi awal Human Capital dari Bank Dunia.

Kelima aspek tersebut adalah pengalokasian 20% anggaran untuk pendidikan; peningkatan kualitas guru, manajemen sekolah, dan proses belajar-mengajar peserta didik; pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0; teknologi informasi; serta partisipasi sektor swasta.

Namun, semua aspek itu menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kualitas guru yang tidak merata antara di kota dengan desa.

Tantangan selanjutnya juga terkait dengan persiapan jenis pendidikan vokusi yang dibutukan oleh industri di masa depan. Selain itu, kualitas pendidikan sekolah negeri – yang hampir semuanya gratis – tidak sama dengan sekolah swasta.

“Indonesia siap berkontribusi dan bekerjasama, karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasihuman capital. Indonesia akan berkontrbusi dalam kemitraan global,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan pers, Kamis (11/10/2018).

Terkait dengan isu digitalisasi, Sri Mulyani menegaskan pemerintah sudah memperkenalkan paket kebijakan strategis dalam peningkatan kurikulum pendidikan dan kompetensi pekerja. Peningkatan kompetensi ditempuh dengan pelatihan vokasi dan pogram magang. Selain itu, ada peningkatan kualifikasi, kebutuhan, dan pelaksanaan sertifikasi profesi di seluruh institusi.

Human capital, lanjutnya, merupakan landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high-income growth. Dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp444 triliun untuk pendidikan dan Rp122 triliun untuk layanan kesehatan. (kaw)