BERITA TERKINI
Ilustrasi.
CANBERRA, DDTCNews – Wajib pajak Australia memiliki utang pajak hampir AU$45 miliar atau sekitar Rp452,13 triliun. Kini, otoritas pajak bersiap untuk mendatangi wajib pajak guna menagih tunggakan pajak tersebut.
Australian Taxation Office (ATO) menetapkan wajib pajak yang memiliki utang pajak dalam tiga tahun terakhir ini akan menjadi prioritas penagihan. ATO menegaskan penagihan pajak ini diperlukan guna mendukung pemulihan ekonomi.
"Seiring dengan pemulihan ekonomi, salah satu prioritas utama kami adalah mengatasi utang tertagih yang timbul selama tiga tahun terakhir ini," kata ATO seperti dikutip dari laporan tahunan, Minggu (6/11/2022).
Seperti dilansir canberratimes.com.au, nilai utang pajak telah meningkat 69% menjadi AU$44,8 miliar pada 2021/22. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, tepatnya pada 2019, utang pajak hanya sejumlah AU$26,5 miliar.
Kenaikan tajam utang pajak disebabkan terganggunya aktivitas ekonomi. Selama masa pandemi, banyak perusahaan dan rumah tangga yang mengalami kesulitan arus kas akibat skema pembatasan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Alhasil, selama tahap awal pandemi Covid-19, ATO sengaja mengalihkan fokus untuk tidak terlalu menekan tindakan penagihan utang. Namun, tindakan tersebut tentunya membawa risiko, yaitu utang pajak menumpuk dari waktu ke waktu.
ATO menyebutkan sebagian besar utang pajak berasal dari usaha kecil. Oleh karena itu, ATO berniat menjadikan usaha kecil sebagai fokus utama dalam penagihan. Sebagai informasi, total utang pajak usaha kecil mencapai AUD29,3 miliar.
"Usaha kecil terus menyumbang sebagian besar utang yang dapat ditagih dan tetap menjadi fokus utama dari strategi pembayaran kami," jelas ATO.
Di sisi lain, utang pajak individu sudah mencapai AU$4,2 miliar. Sementara itu, utang senilai $11 miliar berasal dari perusahaan swasta, publik dan internasional, kelompok self-managed super funds (SMFs), dan nirlaba. (rig)
