Proposal Ditarik, Protes Reformasi Pajak Terus Berlanjut

BOGOTA, DDTCNews – Ribuan warga Kolombia kembali melakukan demonstrasi atas proposal reformasi pajak untuk perbaikan ekonomi akibat pandemi. Aksi demonstrasi itu bahkan telah meluas pada isu peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan.

Presiden Kolombia Iván Duque telah mengumumkan akan mencabut proposal dan mencari rencana baru berdasarkan konsensus. Meski begitu, aksi protes masih terus berlanjut bahkan menelan puluhan korban jiwa dan luka.

“Reformasi itu bukan iseng. Reformasi itu adalah suatu kebutuhan,” kata Presiden Duque kepada wartawan di Bogota, seperti dikutip Rabu (19/5/2021).

Demonstrasi ini sudah membuat Menteri Keuangan Kolombia mengundurkan diri. Namun, hal itu tidak banyak membantu meredam kemarahan publik. Demonstrasi juga telah berubah menjadi protes nasional atas meningkatnya kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan akibat pandemi.

Analisis ekonomi Guzmán mengatakan ada kesepakatan luas reformasi fiskal diperlukan untuk menjaga negara tetap bertahan. Namun, menurutnya pemerintah terlalu lama membatalkan proposal pajak yang tidak populer dan membiarkan kemarahan, frustasi, dan kebencian timbul.

"Sekarang [protes] lebih banyak tentang cara pemerintah menjalankan negara selama dua setengah tahun, ini tentang lockdown, ini tentang ketidakpuasan," katanya.

Berdasarkan data yang dirilis akhir April, ekonomi Kolombia telah menyusut 7% dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu, kemiskinan meningkat sekitar 36% dan menjadi hampir 43% dari populasi. Adapun demonstrasi sudah dimulai sejak 28 April 2021

Meski ada perintah lockdown, warga Kolombia tetap melakukan protes atas usulan kenaikan pajak untuk beberapa barang dan jasa sehari-hari. Kendati menaikkan pajak, pemerintah menyatakan akan tetap menerapkan subsidi tunai pada era pandemi untuk membantu masyarakat,

Namun, banyak pendemo yang mengatakan hanya melihat kenaikan pajak dan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Natalia Arévalo seorang penjual, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan lockdown telah membatasi penjualan, tetapi pemerintah justru menaikkan pajak

“Pemerintah Kolombia telah mendorong kami ke kelaparan. Sekarang mereka ingin mengambil sedikit harta yang kita miliki,” katanya seperti dilansir nytimes.com. (Bsi)