BERITA TERKINI
Ilustrasi. Kembang api terlihat di atas Sungai Chao Phraya saat perayaan Tahun Baru di tengah penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di Bangkok, Thailand, Jumat (1/1/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha/aww/cfo
BANGKOK, DDTCNews – Pengusaha pariwisata meminta Pemerintah Thailand memberlakukan "paspor vaksin" sebagai salah satu upaya untuk memulihkan sektor pariwisata dari tekanan pandemi Covid-19.
Dewan Pariwisata Thailand serta Kamar Dagang dan Dewan Perdagangan Thailand menyatakan paspor vaksin merupakan usulan baru dari asosiasi menyusul tidak diresponsnya usulan awal terkait dengan insentif fiskal.
"Kami telah berulang kali menyerukan keringanan pajak, perpanjangan waktu pembayaran utang, pengurangan tagihan utilitas, dan subsidi, tetapi belum berhasil," kata asosiasi dalam pernyataannya, dikutip Kamis (11/2/2021).
Asosiasi menilai paspor vaksin memungkinkan wisatawan yang telah divaksin Covid-19 tidak perlu menjalani karantina ketika tiba di Thailand. Jika kunjungan wisatawan meningkat, sektor pariwisata Thailand akan pulih kembali.
Kebijakan paspor vaksin juga saat ini sudah mulai populer. Misal, Pemerintah Yunani baru-baru ini menjalin kerja sama dengan Israel untuk memulihkan sektor pariwisata di kedua negara. Salah satu cara yang ditempuh di antaranya menerapkan paspor vaksin.
Asosiasi menyebut pengangguran di sektor pariwisata Thailand diperkirakan sudah mencapai 1 juta orang pada kuartal IV/2020, dan diprediksi bertambah menjadi 2 juta pada kuartal I/2021 jika tidak segera diselamatkan.
Pengusaha menilai Pemerintah Thailand hampir tidak memberikan dukungan keuangan kepada pelaku usaha dan karyawan tahun ini, padahal tahun lalu pemerintah memberikan stimulus seperti keringanan pajak untuk pengusaha dan subsidi gaji untuk pekerja.
"Penutupan wilayah kali ini jauh lebih sulit untuk dapat dipulihkan," tutur asosisasi seperti dilansir thethaiger.com.
Sebelumnya, pengusaha pariwisata dan hotel Thailand telah menemui Menteri Pariwisata dan Olahraga Phiphat Ratchakitprakarn untuk meminta kelonggaran membayar pajak dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan 2020.
Namun, Departemen Pendapatan Thailand justru menyatakan tidak berencana memberi kelonggaran penyampaian SPT tahunan meskipun kasus Covid-19 masih tinggi. Adapun tahun lalu pemerintah sempat memperpanjang waktu pelaporan SPT hingga Agustus 2020.
Tenggat waktu pelaporan SPT tahunan akan seperti situasi normal, yakni Januari hingga Maret 2021. Sementara untuk wajib pajak yang melapor SPT melalui sistem online, batas waktunya adalah 8 April 2021. (rig)
