BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PONOROGO, DDTCNews - Pemkab Ponorogo, Jawa Timur mencatat terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih menunggak kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk kendaraan dinas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Pramono mengatakan inventarisasi saat ini tengah dilakukan untuk kepatuhan pembayaran PKB kendaraan dinas yang dimiliki OPD. Menurutnya, masih ada dinas yang menunggak pembayaran PKB.
"Akan diketahui OPD mana saja yang masih menunggak pajak kendaraan dinas," katanya dikutip pada Minggu (26/12/2021).
Agus menjelaskan inventarisasi kepatuhan pajak bermula dari penyerahan data dari Samsat Ponorogo yang berisikan daftar tunggakan PKB kendaraan dinas milik pemkab. Tercatat, 868 kendaraan pelat merah Pemkab Ponorogo menunggak pembayaran PKB ke kas provinsi.
Ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak tersebut gabungan kendaraan seperti mobil, motor dan kendaraan roda tiga milik pemkab. Menurutnya, masing-masing dinas harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.
"Pihak pemegang aset harus bertanggung jawab. Membayar pajak kendaraan juga harus tertib karena menjadi kewajiban setiap tahun," tegasnya.
Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Unit Pelayanan Teknis Bapenda Jawa Timur Wilayah Ponorogo Djoddy Prihambodo mengatakan adanya tantangan dalam mengamankan setoran PKB dari kendaraan dinas milik pemkab. Upaya penagihan sulit dilakukan karena beberapa faktor.
Faktor penghambat penagihan tunggakan pajak karena lokasi kendaraan yang tersebar di berbagai dinas Pemkab Ponorogo. Lalu, pengguna aset kendaraan juga sering berganti sehingga menghambat proses penelusuran kepada penerima kendaraan dinas.
Djoddy menambahkan tunggakan PKB kendaraan dinas berasal dari rendahnya kepatuhan dalam membayar kewajiban pajak. Meski objek pajak yang menunggak pembayaran mencapai ratusan kendaraan, jumlah tunggakan sebenarnya relatif kecil.
"Nominalnya relatif kecil, tidak mungkin kalau tak sanggup membayar," tuturnya seperti dilansir Radar Madiun. (rig)
