Berlaku Mulai 2024, Pemkot Makassar Perbarui Ketentuan Pajak Daerah

MAKASSAR, DDTCNews – Pemkot Makassar mengatur memperbarui ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pembaruan ketentuan itu dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar 1/2024.

Pemkot Makassar menerbitkan beleid tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang (UU) 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengharuskan ketentuan pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 perda.

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UU HKPD,” bunyi bagian pertimbangan Perda Kota Makassar 1/2024, dikutip pada Selasa (13/2/2024).

Melalui beleid yang berlaku mulai 5 Januari 2024, pemkot menetapkan tarif pajak daerah terbaru. Secara lebih terperinci, Perda Kota Makassar 1/2024 memuat tarif atas 8 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Pertama, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Tarif PBB-P2 ditetapkan secara bervariasi tergantung pada nilai jual objek pajak (NJOP) dengan perincian sebagai berikut:

• 0,1% untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250 juta;
• 0,2% untuk tambahan NJOP diatas Rp250 juta sampai dengan Rp1 miliar;
• 0,3% untuk tambahan NJOP di atas Rp1 miliar sampai dengan Rp10 miliar;
•  0,4% untuk tambahan NJOP diatas Rp10 miliar;
• 0,08% untuk NJOP sama dengan atau kurang dari Rp250 juta berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak;
• 0,03% untuk NJOP diatas Rp250 juta berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak.

Kedua, pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Ketiga, pajak air tanah (PAT). Tarif PAT ditetapkan sebesar 20%. Keempat, opsen pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif opsen PKB ditetapkan sebesar 66% dari PKB terutang.

Kelima, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Tarif opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari BBNKB terutang. Keenam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5%.

Ketujuh, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Tarif PBJT ditetapkan bervariasi tergantung pada sektornya. Merujuk Pasal 60 Perda Kota Makassar 1/2024, tarif PBJT atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, dan jasa parkir, ditetapkan sebesar 10%.

Selain itu, ada pula tarif khusus sebesar 3% untuk PBJT atas konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Ada pula tarif khusus sebesar 1,5% untuk PBJT atas konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Sementara itu, tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan ditetapkan secara bervariasi tergantung pada jenis hiburan yang ditawarkan. Adapun perincian tarif PBJT atas jasa hiburan pada Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Kedelapan, pajak sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10%. Pemerintah Kota Makassar memutuskan untuk tidak memungut pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Khusus ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB baru akan mulai berlaku pada 5 Januari 2025. (rig)