BERITA TERKINI
PEKANBARU, DDTCNews – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) gagal menembus target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2017. Hal ini dipicu oleh perekonomian yang lesu.
Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Kepri Herman mengatakan tahun lalu, PAD hanya mencapai Rp980,68 miliar atau 75% dari target sebesar Rp1.007,19 miliar.
“Kondisi perekonomian Provinsi Kepri juga memicu realisasi PAD tahun 2017 yang kurang Rp26,51 miliar. Meski begitu, realisasi dari PKB (pajak kendaraan nermotor) tahun lalu mencapai Rp365,84 miliar atau 109% dari target Rp354,83 miliar,” ucapnya di Provinsi Kepri, Kamis (18/1).
Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) mencapai Rp286,98 miliar atau 108,62% dari target Rp264,19 miliar. Realisasi itu diukur dari tingkat konsumsi pengguna kendaraan bermotor terhadap BBM.
“Kemudian realisasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) hanya terbukukan Rp219,57 miliar atau 83,11% dari target Rp264,19 miliar. Minimnya realisasi BBNKB dipengaruhi oleh daya beli masyarakat,” katanya seperti dilansir batampos.co.id.
Sementara itu, dia menyatakan masih ada persoalan pada pajak air permukaan (PAP) yang belum rampung antara Pemprov Kepri dengan B.P. Batam dan Adya Tirta Batam (ATB), sehingga membuat realisasinya hanya Rp2,59 miliar atau 21,09% dari targetnya sebesar Rp12,28 miliar.
Kendati demikian, Herman mengakui Pemprov Kepri sudah berdiskusi dengan kedua instansi tersebut. Ke depannya, Pemprov Kepri akan kembali melakukan pertemuan dengan BP Batam dan ATB untuk membahas kembali kelanjutan persoalan itu dan diharapkan bisa mendapatkan titik temu terbaik.
“Rendahnya realisasi PAP karena belum selesainya pembiacaraan Pemprov Kepri dengan BP Batam dan ATB. Sejauh ini kewajiban ATB ke kami sudah kita catat dan semakin bertambah, maka mungkin perlu solusi lebih lanjut agar memperoleh manfaat lebih tinggi dalam membangun daerah,” tegasnya. (Amu)
