Berita
Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN
Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK
Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Cara Minta Fasilitas Perpajakan Impor Barang Penanganan Corona

A+
A-
1
A+
A-
1
Begini Cara Minta Fasilitas Perpajakan Impor Barang Penanganan Corona

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan baru saja merilis beleid pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.

Di dalam beleid – berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 34/PMK.04/2020 – tersebut, dijabarkan pula tata cara pengajuan permohonan fasilitas. Pihak pengimpor barang harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai.

“Untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan …, orang mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan atau pengeluaran barang,” demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) beleid tersebut.

Baca Juga: Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Secara lebih terperinci, permohonan tersebut setidaknya harus dilampiri dengan empat berkas, yaitu identitas orang, fotokopi NPWP, rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas beserta perkiraan nilai pabeannya, serta uraian tujuan penggunaan barang. Simak artikel ‘Baru Lagi! PMK Fasilitas Perpajakan Impor Barang Penanganan Covid-19’.

Selanjutnya, permohonan beserta hasil pindaian dari dokumen asli lampiran permohonan disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau sistem Indonesia National Single Window.

Namun, permohonan juga dapat diajukan secara tertulis apabila kedua sistem tersebut mengalami gangguan operasional. Permohonan secara tertulis ini diajukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dari hasil pemindaian dokumen asli yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

Baca Juga: PMK 96/2021, Ini Daftar Barang Mewah yang Kena PPnBM 20% Hingga 75%

Kemudian, atas permohonan yang diajukan Kepala Kantor Bea dan Cukai akan melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan. Dalam hal permohonan diterima maka Kepala Kantor Bea dan Cukai akan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan atas pemberian fasilitas.

Sementara itu, apabila permohonan tersebut ditolak maka akan diterbitkan surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan. Adapun keputusan tersebut diberikan paling lama dua jam kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar untuk permohonan yang dikirimkan secara elektronik.

Sementara itu, untuk permohonan yang diajukan secara tertulis akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Akan tetapi, terdapat dua ihwal yang dikecualikan dari kewajiban permohonan ini.

Baca Juga: Pembebasan Pajak PMK 92/2021 Juga Bisa untuk Barang Bawaan Penumpang

Pertama, barang kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD500 per penerima barang per kiriman dan diselesaikan menggunakan Consignment Note (CN). Barang kiriman yang memenuhi ambang batas ini akan diberikan fasilitas setelah penyelenggara pos atau penerima barang menyampaikan NPWP dalam CN.

Kedua, barang bawaan penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB USD500 per orang untuk setiap kedatangan dan diselesaikan dengan menggunakan Customs Declaration. Adapun beleid ini diundangkan dan mulai berlaku pada 17 April 2020. (kaw)

Baca Juga: Sudah Dibebaskan, Yacht Bisa Jadi Terutang PPnBM Kalau Ini Terjadi
Topik : PMK 34/2020, insentif, insentif pajak, bea masuk, cukai, PPnBM, PPh Pasal 22, impor

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:30 WIB
PER-8/BC/2021

DJBC Atur Ulang Jadwal Pembayaran Cukai Secara Berkala

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:17 WIB
MALAYSIA

Kampus Swasta Diusulkan Bebas Pajak 2 Tahun

Rabu, 28 Juli 2021 | 15:22 WIB
KONSULTASI PAJAK

Perubahan Ketentuan Insentif Pajak dalam PMK 82/2021

berita pilihan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP Cek Sistem Keamanan Aplikasi, E-Registration Tidak Bisa Diakses

Sabtu, 31 Juli 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengurangan Pajak Direncanakan untuk Riset Baterai dan Vaksin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:00 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Tax Center Perlu Aktif Beri Pendampingan Wajib Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:30 WIB
TAX CENTER PERGURUAN TINGGI

Ini Alasan Pentingnya Riset Bersama Tax Center dan Kanwil DJP

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:30 WIB
KESADARAN DAN KEPATUHAN PAJAK

Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Diimbau Maksimalkan Peran Ini

Sabtu, 31 Juli 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak

Sabtu, 31 Juli 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Penguatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Jadi Topik Terpopuler