Berita
Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Baru Ingin Manfaatkan Insentif Pajak, Harus Mulai dari Mana?

A+
A-
1
A+
A-
1
Baru Ingin Manfaatkan Insentif Pajak, Harus Mulai dari Mana?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, saya Chairunnisa dari Samarinda. Saya adalah pemilik perusahaan yang baru berdiri dan bergerak di sektor pengolahan untuk beberapa produk susu, seperti yoghurt dan bubuk es krim (KLU 10590).

Perusahaan saya masih berada pada tahap awal pendirian dan salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah dalam rangka mengurangi dampak pandemi.

Namun, saya belum tahu insentif apa saja yang sesuai dengan kriteria usaha saya dan juga langkah-langkahnya. Mohon pencerahannya, dari mana saya harus memulai? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Ibu Charunnisa atas pertanyaannya. Pertama-tama, perlu diketahui terlebih dahulu, dasar hukum pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 adalah PMK 9/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Untuk mengetahui insentif apa saja yang tersedia bagi perusahaan Ibu, terdapat cara mudah yang dapat dilakukan.

Silakan kunjungi fitur Insentif Perpajakan Anda yang tersedia pada Perpajakan.id (klik di sini).

Pada laman tersebut, kita dapat memasukkan informasi sektor dimana perusahaan terdaftar. Oleh karena perusahaan Ibu memiliki KLU 10590, kita dapat memasukkan informasi tersebut pada kolom yang tersedia.

Kemudian, setelah klik Cari Dokumen, dapat kita peroleh laman ini.

Dari situ, kita dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan secara cepat, yaitu perusahaan Ibu dapat memanfaatkan 4 insentif berikut:

  1. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi karyawan dengan kriteria tertentu;
  2. Pembebasan atas pemungutan PPh Pasal 22 Impor;
  3. Pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%; dan
  4. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPN.

Untuk insentif pada poin a, b, dan c, perusahaan Ibu perlu menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan pemanfaatan insentif tersebut pada saluran yang disediakan pada laman pajak.go.id dengan menggunakan format pengajuan yang tersedia pada Lampiran PMK 9/2021.

Surat pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dapat diunduh di sini.

Sementara, formular permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor dapat diunduh di sini.

Jika sudah memanfaatkan insentif tersebut, perusahaan Ibu wajib memberikan laporan terkait dengan realisasi pemanfaatannya menggunakan format yang tersedia pada Lampiran PMK 9/2021.

Untuk mempermudah, formulir laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP dapat diunduh di sini.

Kemudian, formulir laporan realisasi pembebasan PPh Pasal 22 Impor dapat diunduh di sini.

Terakhir, formulir realisasi pengurangan besarnya anguran PPh Pasal 25 dapat diunduh di sini.

Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 25 Oktober 2021 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dukung Kegiatan Inti, DJP Perkuat Fungsi Penilaian

Senin, 25 Oktober 2021 | 14:55 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Soal Solusi 2 Pilar Atas Digitalisasi Ekonomi, Ini Kata Dirjen Pajak

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 20:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diguyur Insentif, Ini Tarif Pajak yang Harus Dibayar Google

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tinggal 2 Hari, Pemprov DKI Ingatkan Jatuh Tempo Pembayaran PBB

Rabu, 27 Oktober 2021 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pelintas Batas?

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:44 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ditjen Pajak: Buat Kode Billing Bisa Kapan Saja dan di Mana Saja

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA BANDUNG CICADAS

Atlet Dapat Bonus PON, Begini Ketentuan Perpajakannya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:15 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Jumlah Laporan Gratifikasi di DJP Turun Sepanjang 2020, Ini Detailnya

Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Mengintip Fenomena Halloween yang Kerek Penerimaan Pajak di AS

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:42 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Data dan Informasi Wajib Pajak yang Didapat KPP Pratama Diolah Lagi

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:30 WIB
CHINA

Cegah Penerimaan Hilang, China Perlu Pajaki Cryptocurrency

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya