Review
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 15 September 2020 | 11:02 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Baru Dapat Insentif, Bagaimana Pajak yang Sudah Terlanjur Disetor?

A+
A-
2
A+
A-
2
Baru Dapat Insentif, Bagaimana Pajak yang Sudah Terlanjur Disetor?

Pertanyaan:
PERKENALKAN, nama saya Ali. Saya mau bertanya sehubungan dengan PMK 86/2020. Perusahaan kami baru mengajukan permohonan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan sudah kami peroleh persetujuan pemanfaatannya dari Kantor Pajak Pratama (KPP) pada tanggal 28 Juli 2020.

Saya ingin menanyakan untuk PPh Pasal 21 yang sudah kami setor pada masa pajak sebelumnya, yaitu untuk masa April sampai dengan Juni 2020, apakah kami buatkan pembetulan dan kami kompensasikan ke masa Juli ini? Terima kasih.

Jawaban:
TERIMA kasih Bapak Ali atas pertanyaan yang diajukan. Sebagaimana diatur dalam PMK 86/2020, insentif PPh Pasal 21 DTP diperpanjang masa pemanfaatannya hingga akhir tahun. Dalam menjawab pertanyaan Bapak Ali, perlu kita ketahui terlebih dahulu persyaratan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK 86/2020, persyaratan yang ditetapkan adalah pegawai tersebut bekerja pada pemberi kerja tertentu yang salah satu kriterianya adalah memiliki KLU yang tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 86/2020. Terkait hal ini, dapat saya asumsikan perusahaan tempat Bapak bekerja tercantum dalam lampiran tersebut.

Selanjutnya, wajib pajak tersebut juga harus memiliki NPWP dan pada masa pajak bersangkutan menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.

Dalam hal ini, dengan diperolehnya persetujuan dari KPP, dapat saya asumsikan perusahaan tempat Bapak bekerja memiliki KLU yang tercantum dalam Lampiran huruf A PMK 86/2020.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 peraturan tersebut, perusahaan sebagai pemberi kerja perlu menyampaikan pemberitahuan kepada KPP, tempat perusahaan tersebut terdaftar. Hal ini sebagaimana tertulis sebagai berikut:

“(1) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah …

(3) …

(4) Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah … mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020.”

Mengacu pada kutipan di atas, meskipun perusahaan dan karyawan tempat Bapak Ali bekerja memenuhi kriteria insentif PPh Pasal 21 DTP, pemanfaatan baru dapat dilakukan sejak perusahaan dimaksud melakukan pemberitahuan pada KPP terdaftar.

Dengan demikian, pembetulan SPT tidak perlu dilakukan dan pajak yang sudah disetor sebelumnya tidak dapat dikompensasikan pada bulan-bulan selanjutnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak.

Sebagai informasi, Kanal Kolaborasi antara Kadin Indonesia dan DDTC Fiscal Research menayangkan artikel konsultasi setiap Selasa dan Kamis guna menjawab pertanyaan terkait Covid-19 yang diajukan ke email [email protected]. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan langsung mengirimkannya ke alamat email tersebut.

(Disclaimer)
Topik : Kolaborasi, Kadin, DDTC Fiscal Research, insentif pajak, DJP, PMK 86/2020, PPh Pasal 21 DTP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Syofian Ardhian

Rabu, 05 Agustus 2020 | 02:08 WIB
Bagaimana dgn SE-29/PJ/2020, pak? Bukankah itu tentang cara mendapatkan insentif pph 21 bagi pemberi kerja yg terlanjur memotong pajak karyawan? "Dalam hal Pemberi Kerja memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud........namun Pemberi Kerja telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Sabtu, 19 September 2020 | 16:01 WIB
KINERJA DITJEN PAJAK
Jum'at, 18 September 2020 | 17:30 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Jum'at, 18 September 2020 | 16:06 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Jum'at, 18 September 2020 | 15:17 WIB
DDTC NEWSLETTER
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 22 September 2020 | 17:15 WIB
PP 50/2020
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Selasa, 22 September 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN FISKAL