Perdana Menteri Pakistan di Islamabad beberapa waktu lalu. Imran menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir. (Foto: Asad Zaidi/Bloomberg/theprint.in)
ISLAMABAD, DDTCNews - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir.
Untuk menekan praktik pengelakan pajak oleh pelaku industri, Khan mengatakan otoritas pajak, Federal Board of Revenue (FBR), akan menggunakan track and trace (T&T) system untuk mendeteksi indikasi pengelakan pajak.
"Dalam 5 tahun terakhir FBR telah berupaya menggunakan T&T system untuk mendeteksi pengelakan pajak. Namun, selalu ada pihak yang menyabotase pengembangan sistem ini," klaim Khan, dikutip Selasa (16/3/2021).
Mulai tahun 2021, Khan mengatakan tidak akan ada pihak yang bisa mencegah pengembangan T2T system. Pasalnya, pengadilan telah menetapkan stay order atas keberlangsungan sistem tersebut.
Melalui T&T system, Khan mengklaim FBR dapat mengurangi kebocoran penerimaan pajak sekaligus mendeteksi praktik underreporting atas penjualan produk industri.
Menurut Khan, wajib pajak yang beroperasi pada sektor industri gula, pupuk, semen, dan rokok telah lama dengan mudah melakukan pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir.
Khan mengatakan total pajak yang tidak berhasil dipungut dari sektor-sektor tersebut cukup masif. Khusus dari industri gula saja, total pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak pada sektor tersebut mencapai PKR400 miliar atau kurang lebih sebesar Rp36,9 triliun.
Pada industri rokok, tercatat hanya 2 wajib pajak yang secara rutin membayarkan pajaknya. Menurut Khan, 40% penerimaan pajak yang seharusnya bersumber dari industri rokok telah hilang akibat pengelakan pajak.
Menurut Khan, praktik pengelakan pajak oleh industri di Pakistan membuat beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat secara umum akan meningkat.
"Ketika industri tidak membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya, kita terpaksa mencari sumber penerimaan lain melalui pajak tidak langsung seperti PPN. Ini membebani masyarakat," ujar Khan seperti dilansir samaa.tv. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.