Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Banyak Pengelakan Pajak, Negara Ini Kembangkan Sistem Deteksi Baru

A+
A-
3
A+
A-
3
Banyak Pengelakan Pajak, Negara Ini Kembangkan Sistem Deteksi Baru

Perdana Menteri Pakistan di Islamabad beberapa waktu lalu.  Imran menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir. (Foto: Asad Zaidi/Bloomberg/theprint.in)

ISLAMABAD, DDTCNews - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menuding banyak pelaku industri yang beroperasi di Pakistan melakukan praktik pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir.

Untuk menekan praktik pengelakan pajak oleh pelaku industri, Khan mengatakan otoritas pajak, Federal Board of Revenue (FBR), akan menggunakan track and trace (T&T) system untuk mendeteksi indikasi pengelakan pajak.

"Dalam 5 tahun terakhir FBR telah berupaya menggunakan T&T system untuk mendeteksi pengelakan pajak. Namun, selalu ada pihak yang menyabotase pengembangan sistem ini," klaim Khan, dikutip Selasa (16/3/2021).

Baca Juga: Waduh! Diduga Lakukan Pengelakan Pajak, Rekening Xiaomi Dibekukan

Mulai tahun 2021, Khan mengatakan tidak akan ada pihak yang bisa mencegah pengembangan T2T system. Pasalnya, pengadilan telah menetapkan stay order atas keberlangsungan sistem tersebut.

Melalui T&T system, Khan mengklaim FBR dapat mengurangi kebocoran penerimaan pajak sekaligus mendeteksi praktik underreporting atas penjualan produk industri.

Menurut Khan, wajib pajak yang beroperasi pada sektor industri gula, pupuk, semen, dan rokok telah lama dengan mudah melakukan pengelakan pajak dalam beberapa dekade terakhir.

Baca Juga: Gelapkan PPN Hingga Ratusan Juta, Bendahara Koperasi Jadi Tersangka

Khan mengatakan total pajak yang tidak berhasil dipungut dari sektor-sektor tersebut cukup masif. Khusus dari industri gula saja, total pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak pada sektor tersebut mencapai PKR400 miliar atau kurang lebih sebesar Rp36,9 triliun.

Pada industri rokok, tercatat hanya 2 wajib pajak yang secara rutin membayarkan pajaknya. Menurut Khan, 40% penerimaan pajak yang seharusnya bersumber dari industri rokok telah hilang akibat pengelakan pajak.

Menurut Khan, praktik pengelakan pajak oleh industri di Pakistan membuat beban pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat secara umum akan meningkat.

Baca Juga: Ada Penggelapan Pajak di Samsat Tangerang! Kejati Tetapkan 4 Tersangka

"Ketika industri tidak membayar pajak penghasilan sebagaimana mestinya, kita terpaksa mencari sumber penerimaan lain melalui pajak tidak langsung seperti PPN. Ini membebani masyarakat," ujar Khan seperti dilansir samaa.tv. (Bsi)

Topik : pakistan, penggelapan pajak, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor