Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bahas Aksi BEPS sampai Tax Amnesty, Begini Kesan Bos HMRC ke DJP

0
0

Suasana diskusi antara HMRC dan Ditjen Pajak RI di London. (Foto: ISTIMEWA)

LONDON, DDTCNews – Pertemuan Dirjen Pajak RI Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Pajak Inggris Raya (Commissioner of Her Majesty's Revenue and Customs/ HMRC) Edward Troup yang berlangsung di London, Selasa (7/3) waktu setempat, juga membahas sejumlah topik penting yang bakal mewarnai perubahan lanskap perpajakan global.

Pertemuan yang juga diikuti sejumlah pejabat DJP dan HMRC tersebut juga dimanfaatkan untuk saling bertukar pengalaman dan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan rekomendasi Proyek Base Erosion & Profit Shifting (BEPS), dan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Informasi yang dihimpun DDTCNews dari London dan Jakarta menyebutkan untuk Proyek BEPS, pokok yang dibahas terutama mengenai kesiapan untuk mengimplementasikan atau mengadopsi rekomendasi-rekomendasi Proyek BEPS ke dalam ketentuan domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

Rekomendasi itu antara lain ekonomi digital (Aksi 1), hybrid mismatch arrangement (Aksi 2), penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda/ P3B (Aksi 6), pengungkapan perencaaan pajak (mandatory disclosure rule/ MDR (Aksi 12) dan alternatif penyelesaian sengketa (Aksi 14).

Khusus mengenai topik MDR, dalam pertemuan tersebut Edward Troup memberikan banyak masukan kepada Indonesia, mengingat Inggris telah menjadi negara yang menerapkan anti-abusive tax planning mechanism.

Selain itu, kedua otoritas pajak juga membahas persiapan penandatanganan multilateral instrument (Aksi 15) dalam waktu dekat. Untuk AeoI sendiri, Edward menjelaskan beberapa persiapan yang sudah dilakukan Inggris selaku salah satu early adopter pada tahun 2017 ini.

Baca Juga: Otoritas Perbarui Pedoman Pajak Cryptocurrency

Dalam pertemuan tersebut, Ken menyampaikan pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia yang tergolong sukses, serta kaitannya dengan proses reformasi pajak yang sedang bergulir di tahun 2017.

Edward yang juga Ketua Forum Otoritas Pajak Dunia (Forum on Tax Administration) OECD, mengaku sangat terkesan dengan modernisasi administrasi yang dilakukan DJP dan kebijakan pajak di Indonesia. “Oleh sebab itu, kami mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan DJP,” katanya.

Ken sendiri dalam pertemuan itu juga menyatakan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan perannya dalam Forum Otoritas Pajak Dunia dan bekerja sama dengan otoritas perpajakan lainnya.*

Baca Juga: Hingga Akhir Oktober 2019, Jumlah Anggota Mencapai 135 Yurisdiksi

Informasi yang dihimpun DDTCNews dari London dan Jakarta menyebutkan untuk Proyek BEPS, pokok yang dibahas terutama mengenai kesiapan untuk mengimplementasikan atau mengadopsi rekomendasi-rekomendasi Proyek BEPS ke dalam ketentuan domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Lihat di Sini, Panduan Terbaru Pelaporan CbCR dari OECD

Rekomendasi itu antara lain ekonomi digital (Aksi 1), hybrid mismatch arrangement (Aksi 2), penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda/ P3B (Aksi 6), pengungkapan perencaaan pajak (mandatory disclosure rule/ MDR (Aksi 12) dan alternatif penyelesaian sengketa (Aksi 14).

Khusus mengenai topik MDR, dalam pertemuan tersebut Edward Troup memberikan banyak masukan kepada Indonesia, mengingat Inggris telah menjadi negara yang menerapkan anti-abusive tax planning mechanism.

Selain itu, kedua otoritas pajak juga membahas persiapan penandatanganan multilateral instrument (Aksi 15) dalam waktu dekat. Untuk AeoI sendiri, Edward menjelaskan beberapa persiapan yang sudah dilakukan Inggris selaku salah satu early adopter pada tahun 2017 ini.

Baca Juga: Otoritas Perbarui Pedoman Pajak Cryptocurrency

Dalam pertemuan tersebut, Ken menyampaikan pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia yang tergolong sukses, serta kaitannya dengan proses reformasi pajak yang sedang bergulir di tahun 2017.

Edward yang juga Ketua Forum Otoritas Pajak Dunia (Forum on Tax Administration) OECD, mengaku sangat terkesan dengan modernisasi administrasi yang dilakukan DJP dan kebijakan pajak di Indonesia. “Oleh sebab itu, kami mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan DJP,” katanya.

Ken sendiri dalam pertemuan itu juga menyatakan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan perannya dalam Forum Otoritas Pajak Dunia dan bekerja sama dengan otoritas perpajakan lainnya.*

Baca Juga: Hingga Akhir Oktober 2019, Jumlah Anggota Mencapai 135 Yurisdiksi
Topik : BEPS, Inggris, HMRC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 08 September 2019 | 07:02 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Senin, 30 September 2019 | 11:20 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 22 Januari 2018 | 04:53 WIB
LAPORAN DDTC DARI JERMAN
Rabu, 22 Maret 2017 | 20:04 WIB
LAPORAN DDTC DARI TOKYO
berita pilihan
Senin, 04 November 2019 | 11:15 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Selasa, 15 Oktober 2019 | 12:34 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI BELGRADE, SERBIA (BAGIAN 1)
Jum'at, 11 Oktober 2019 | 16:12 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Kamis, 10 Oktober 2019 | 19:04 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Rabu, 09 Oktober 2019 | 15:57 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Selasa, 08 Oktober 2019 | 15:35 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 07 Oktober 2019 | 16:05 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Sabtu, 05 Oktober 2019 | 16:00 WIB
OLEH-OLEH DDTC DARI SINGAPURA
Senin, 30 September 2019 | 11:20 WIB
LAPORAN DDTC DARI SINGAPURA
Selasa, 10 September 2019 | 13:20 WIB
LAPORAN DDTC DARI UK