Review
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Fokus
Literasi
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR
Jum'at, 29 Mei 2020 | 16:29 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 29 Mei 2020 | 13:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN BANYUWANGI
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Bahas Aksi BEPS sampai Tax Amnesty, Begini Kesan Bos HMRC ke DJP

A+
A-
0
A+
A-
0
Bahas Aksi BEPS sampai Tax Amnesty, Begini Kesan Bos HMRC ke DJP

Suasana diskusi antara HMRC dan Ditjen Pajak RI di London. (Foto: ISTIMEWA)

LONDON, DDTCNews – Pertemuan Dirjen Pajak RI Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Pajak Inggris Raya (Commissioner of Her Majesty's Revenue and Customs/ HMRC) Edward Troup yang berlangsung di London, Selasa (7/3) waktu setempat, juga membahas sejumlah topik penting yang bakal mewarnai perubahan lanskap perpajakan global.

Pertemuan yang juga diikuti sejumlah pejabat DJP dan HMRC tersebut juga dimanfaatkan untuk saling bertukar pengalaman dan informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan rekomendasi Proyek Base Erosion & Profit Shifting (BEPS), dan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI).

Informasi yang dihimpun DDTCNews dari London dan Jakarta menyebutkan untuk Proyek BEPS, pokok yang dibahas terutama mengenai kesiapan untuk mengimplementasikan atau mengadopsi rekomendasi-rekomendasi Proyek BEPS ke dalam ketentuan domestik masing-masing negara.

Baca Juga: Tulis Soal Evolusi CFC Rules, Brian Arnold Raih Penghargaan dari IBFD

Rekomendasi itu antara lain ekonomi digital (Aksi 1), hybrid mismatch arrangement (Aksi 2), penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda/ P3B (Aksi 6), pengungkapan perencaaan pajak (mandatory disclosure rule/ MDR (Aksi 12) dan alternatif penyelesaian sengketa (Aksi 14).

Khusus mengenai topik MDR, dalam pertemuan tersebut Edward Troup memberikan banyak masukan kepada Indonesia, mengingat Inggris telah menjadi negara yang menerapkan anti-abusive tax planning mechanism.

Selain itu, kedua otoritas pajak juga membahas persiapan penandatanganan multilateral instrument (Aksi 15) dalam waktu dekat. Untuk AeoI sendiri, Edward menjelaskan beberapa persiapan yang sudah dilakukan Inggris selaku salah satu early adopter pada tahun 2017 ini.

Baca Juga: Perlukah Inclusive Framework dalam Implementasi BEPS?

Dalam pertemuan tersebut, Ken menyampaikan pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia yang tergolong sukses, serta kaitannya dengan proses reformasi pajak yang sedang bergulir di tahun 2017.

Edward yang juga Ketua Forum Otoritas Pajak Dunia (Forum on Tax Administration) OECD, mengaku sangat terkesan dengan modernisasi administrasi yang dilakukan DJP dan kebijakan pajak di Indonesia. “Oleh sebab itu, kami mempertimbangkan untuk memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan DJP,” katanya.

Ken sendiri dalam pertemuan itu juga menyatakan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan perannya dalam Forum Otoritas Pajak Dunia dan bekerja sama dengan otoritas perpajakan lainnya.*

Baca Juga: Seperti Apa Kondisi Rezim IP di Eropa Setelah BEPS Action 5 Dirilis?
Topik : BEPS, Inggris, HMRC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 12 Maret 2020 | 11:50 WIB
INGGRIS
Jum'at, 06 Maret 2020 | 14:38 WIB
INGGRIS
berita pilihan
Sabtu, 30 Mei 2020 | 14:47 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 30 Mei 2020 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 30 Mei 2020 | 09:00 WIB
PMK 56/2020
Sabtu, 30 Mei 2020 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Sabtu, 30 Mei 2020 | 07:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 22:19 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 21:58 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:56 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 29 Mei 2020 | 17:43 WIB
TIPS E-FAKTUR