Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Bagaimana Upaya Mewujudkan Optimal Tax System?

A+
A-
2
A+
A-
2

SEBUAH sistem pajak yang optimal merupakan suatu kondisi dimana sektor pajak dapat mencapai tingkat penerimaan dan distribusi pendapatan yang diinginkan dengan inefisiensi yang minim.

Namun demikian, saat ini sektor pajak Indonesia tengah mengalami goncangan berat akibat pelemahan ekonomi dan Pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada 2020 kembali tidak dapat mencapai target dan mengalami kontraksi sebesar 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sejalan dengan lesunya kinerja pajak, Indonesia juga mengalami peningkatan ketimpangan yang diukur dengan rasio gini. Pada September 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rasio gini Indonesia mencapai 0,385, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Lantas, seperti apakah sistem pajak yang optimal bagi Indonesia? Bagaimana pula cara mewujudkannya?

Pada episode terbaru DDTC Podtax kali ini, Lenida Ayumi akan berdiskusi dengan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Hidayat Amir untuk membahas mengenai langkah dalam mewujudkan optimal tax system di Indonesia, khususnya dalam konteks konsolidasi ekonomi pascapandemi.

Baca Juga: Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Penasaran? Ayo simak selengkapnya di episode terbaru Podtax dan ikuti kuis dengan hadiah menarik!

Topik : podcast, pajak, hidayat amir, badan kebijakan fiskal, makro

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Rabu, 05 Mei 2021 | 21:11 WIB
sbaiknya mulai dijajakin scr detail terukur.. kebijakan yg tidak membawa dampak positif.. thdp pertumbuhan ekonomi dimasyarakat terutama kalangan UMKM...Jangan sampai "Gurita ekonomi yang dikasih hadiah" fasilitas, satu sisi "siKecil" di-udak2 pajak dan kewajiban PNBP , Optimalisasi tax sytem tdk s ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 Juni 2022 | 11:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Inggris Pilih Tunda Implementasi Pajak Minimum Global, Ini Alasannya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PPS Segera Berakhir, DJP Makin Gencar Sosialisasi ke Wajib Pajak

Jum'at, 24 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Jum'at, 24 Juni 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Pajak Karbon Ditunda Lagi? Begini Penjelasan Kepala BKF

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya