Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Bagaimana Tren Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir?

A+
A-
2
A+
A-
2
Bagaimana Tren Tax Ratio Indonesia dalam Satu Dekade Terakhir?

Ilustrasi.

RASIO penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau disebut juga dengan tax ratio menjadi cara dunia mengukur kondisi perpajakan di suatu negara. Melalui tax ratio, akan tergambar seberapa besar pajak yang dapat dihimpun pemerintah dari kegiatan ekonomi yang terjadi di negaranya.

Di Indonesia, pemerintah menggunakan 2 pendekatan dalam menghitung tax ratio: dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pendekatan tax ratio dalam arti sempit lebih dulu dipakai, yakni hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan oleh pemerintah pusat yang mencakup pajak, kepabeanan, dan cukai.

Kemudian, belakangan pemerintah juga mulai mengadopsi pendekatan tax ratio dalam arti luas seperti yang direkomendasikan oleh Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD). Dalam hal ini, tax ratio diartikan sebagai semua penerimaan yang dibayarkan warga negara kepada negara sehingga turut mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari sektor sumber daya alam (SDA) dan pajak daerah.

Angka tax ratio dapat naik atau turun seiring dengan kegiatan ekonomi yang diukur dengan PDB. Oleh karena itu, faktor yang memengaruhi angka tax ratio antara lain dinamika ekonomi dan harga komoditas global, pemberian insentif fiskal, serta penegakan hukum di bidang perpajakan.

Menilik ke belakang, tax ratio Indonesia pernah berada di level sangat tinggi ketika terjadi booming harga komoditas pada awal 2000-an. Misalnya pada 2008, tax ratio Indonesia dalam arti sempit dan luas tercatat masing-masing mencapai 13,31% dan 18,59%.

Pada tahun tersebut, kenaikan harga komoditas bukan faktor tunggal karena saat itu pemerintah juga mengadakan program sunset policy untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Pada tahun-tahun berikutnya, tax ratio mulai mengalami tren penurunan. Pada 2017, angka tax ratio bahkan hanya tercatat single digit sebesar 9,89%. Sempat naik ke level 10,24% pada 2018, kemudian turun lagi ke angka 9,76% pada 2019 dan 8,33% pada 2020.

Pada 2020, kondisi yang memengaruhi penurunan tax ratio tentu pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia dan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun pada 2021, walaupun belum menerbitkan laporan tahunan, pemerintah menyatakan angka tax ratio kembali membaik ke level 9,11%.

Berikut ini tren tax ratio dari tahun ke tahun:


Sumber: Laporan Tahunan DJP 2011, 2014, 2016, 2018, 2019, dan 2020.

Memasuki 2022, tax ratio diproyeksi akan melanjutkan tren peningkatan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan reformasi di bidang perpajakan. Langkah reformasi tersebut salah satunya melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Misalnya pada tahun ini, pemerintah awalnya memperkirakan tax ratio akan sebesar 8,44%, tetapi dengan implementasi UU HPP dapat mencapai 9,22%. Tren perbaikan tax ratio diprediksi akan terus berlanjut menjadi 9,29% pada 2023, 9,53% pada 2024, dan 10,12% pada 2025. (sap)

Topik : narasi data, statistik pajak, rasio pajak, tax ratio, statistik, data pajak, harga komoditas, PDB

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Juni 2022 | 13:35 WIB
KEM-PPKF 2023

Panja Rekomendasikan Pemerintah Naikkan Tax Ratio Jadi 9,45%-10,0%

Selasa, 07 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani: Daerah Butuh Menteri Keuangan yang Baik untuk Kelola APBD

Selasa, 07 Juni 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Kriteria Penentuan Wajib Pajak Besar di Negara-Negara Asia dan Pasifik

Senin, 06 Juni 2022 | 11:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aktivasi NIK Sebagai NPWP Ketika Sudah Punya Penghasilan, Ini Kata DJP

berita pilihan

Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Jelang Iduladha, DJBC Perketat Pengawasan Impor Binatang Hidup

Selasa, 05 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPh Final yang Dibayar dalam PPS Bukan Biaya Pengurang Pajak

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:45 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Waduh! Ribuan Kendaraan Tunggak Pajak Kendaraan Sampai Rp50 Miliar

Selasa, 05 Juli 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA SERANG BARAT

Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:45 WIB
KINERJA FISKAL

Tahun Ini, Pemerintah Bayar Bunga Utang Rp403 Triliun

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Simak Lagi Cara Gabung NPWP Suami-Istri, Siapkan Dokumen Pendukungnya

Selasa, 05 Juli 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

Minta Konfirmasi Data, Pegawai Pajak Datangi Lokasi Agen Perjalanan

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Basisnya Tinggi, Penerimaan Pajak Semester II/2022 Diprediksi Rp889 T

Selasa, 05 Juli 2022 | 15:00 WIB
KP2KP NUNUKAN

Petugas Pajak Sisir Usaha di Sekitar Bandara, Gali Info Soal Omzet