BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN-P 2016 senilai Rp65 triliun tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi nasional yang tengah berjalan saat ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penghematan anggaran itu akan ditetapkan melalu Instruksi Presiden (Inpres).
“Meski ada penghematan, program bantuan sosial kepada masyarakat tetap dipertahankan,” jelasnya seperti dikutip laman resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jumat (12/8).
Darmin mengungkapkan hal itu saat memimpin rapat koordinasi terbatas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembanguna/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro bertempat di kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/8).
Pemerintah akan melihat tingkat realisasi penyerapan belanja di setiap K/L untuk menentukan besarnya pemangkasan, namun dengan tetap memperhitungkan outstanding kontrak yang sedang berjalan, kebutuhan belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pemangkasan akan dilakukan pada aktivitas non prioritas yang berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering,termasuk belanja pembangunan gedung pemerintah yang dianggap tidak mendesak.
Langkah pemangkasan ini ditempuh guna menjaga kredibilitas APBN. Selain memotong anggaran belanja di K/L, pemerintah juga mengurangi dana transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Kemenkeu Budiarso Teguh Widodo dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara. (Amu)
