Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

APBD Defisit, Belanja Dipangkas

0
0

TANJUNGPINANG, DDTCNews — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun 2016 dipastikan mengalami defisit, untuk menyiasatinya pemerintah kota (pemkot) akan memangkas belanja daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Tanjungpinang, Darmanto megatakan selain menunggu kucuran DBH pajak dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) perlu alternatif lainnya. Saat ini efisiensi belanja daerah merupakan opsi yang paling memungkinkan.

“Usulan lain yang bisa dijadikan alternatif bagi adalah melakukan pinjaman daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, atau dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki Pemkot Tanjungpinang,” ujarnya, belum lama ini.

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Ia menambahkan DBH pajak yang tengah dinanti bernilai Rp55 miliar. Ketiadaan dana ini memengaruhi penggunaan keuangan daerah. Sejauh ini disinyalir belum ada kabupaten atau kota di Kepulauan Riau (Kepri) yang menerima kucuran dana tersebut.

“Seperti diketahui bahwa pendapatan DBH migas turun drastis, dan salah satu sumber yang diharapkan dapat menutupi penerimaan ini adalah DBH pajak dari Pemprov Kepri,” tuturnya.

Darmanto sendiri menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemprov Kepri. Dalam waktu dekat pembahasan terkait dengan penyaluran DBH pajak akan digelar, namun ia belum bisa memastikan kapan waktunya.  

Baca Juga: Awasi Pajak dari Belanja APBD, Sri Mulyani Perjelas Sanksi

Tuntutan pencairan DBH pajak ini juga disuarakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Syahrial yang menyatakan Pemkot Tanjungpinang sangat membutuhkan kucuran DBH pajak tersebut. Ia mempertanyakan penyebab lambatnya pencairan DBH pajak.

Sebelumnya, diketahui defisit APBD Kota Tanjungpinang seperti dikutip batampos.co.id mencapai Rp61 miliar lantaran pemerintah pusat mengurangi porsi DBH pusat saat APBD Kota Tanjungpinang telah disahkan, sehingga estimasi DBH pusat yang dimasukkan dalam APBD tidak sesuai. (Bsi)

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah

“Usulan lain yang bisa dijadikan alternatif bagi adalah melakukan pinjaman daerah, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, atau dengan memanfaatkan aset daerah yang dimiliki Pemkot Tanjungpinang,” ujarnya, belum lama ini.

Baca Juga: Bayar Pajak Kini Sudah Bisa Online

Ia menambahkan DBH pajak yang tengah dinanti bernilai Rp55 miliar. Ketiadaan dana ini memengaruhi penggunaan keuangan daerah. Sejauh ini disinyalir belum ada kabupaten atau kota di Kepulauan Riau (Kepri) yang menerima kucuran dana tersebut.

“Seperti diketahui bahwa pendapatan DBH migas turun drastis, dan salah satu sumber yang diharapkan dapat menutupi penerimaan ini adalah DBH pajak dari Pemprov Kepri,” tuturnya.

Darmanto sendiri menyatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemprov Kepri. Dalam waktu dekat pembahasan terkait dengan penyaluran DBH pajak akan digelar, namun ia belum bisa memastikan kapan waktunya.  

Baca Juga: Awasi Pajak dari Belanja APBD, Sri Mulyani Perjelas Sanksi

Tuntutan pencairan DBH pajak ini juga disuarakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Syahrial yang menyatakan Pemkot Tanjungpinang sangat membutuhkan kucuran DBH pajak tersebut. Ia mempertanyakan penyebab lambatnya pencairan DBH pajak.

Sebelumnya, diketahui defisit APBD Kota Tanjungpinang seperti dikutip batampos.co.id mencapai Rp61 miliar lantaran pemerintah pusat mengurangi porsi DBH pusat saat APBD Kota Tanjungpinang telah disahkan, sehingga estimasi DBH pusat yang dimasukkan dalam APBD tidak sesuai. (Bsi)

Baca Juga: Inovasi & Koordinasi Pelayanan Kerek Kinerja Penerimaan Pajak Daerah
Topik : pajak daerah, APBD, tanjung pinang
artikel terkait
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:37 WIB
KABUPATEN GOWA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 20 Juni 2019 | 20:01 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO
Kamis, 20 Juni 2019 | 19:28 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
berita pilihan
Selasa, 25 Juni 2019 | 17:37 WIB
KABUPATEN GOWA
Selasa, 25 Juni 2019 | 15:01 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 20 Juni 2019 | 20:01 WIB
KABUPATEN MUKOMUKO
Kamis, 20 Juni 2019 | 19:28 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Selasa, 18 Juni 2019 | 16:55 WIB
PROVINSI JAWA BARAT
Senin, 17 Juni 2019 | 19:55 WIB
KABUPATEN BEKASI
Senin, 17 Juni 2019 | 18:36 WIB
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kamis, 13 Juni 2019 | 19:37 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Kamis, 13 Juni 2019 | 16:15 WIB
KOTA SUKABUMI
Rabu, 12 Juni 2019 | 18:20 WIB
KOTA MALANG